PENGARUH PERDAGANGAN INTERNASIONAL TERHADAP PERTANIAN INDONESIA: KASUS WTO

A. Pendahuluan
Perekonomian dunia saat ini memasuki era sejarah baru dimana ekonomi dan budaya nasional serta batas-batas geografis kenegaraan sudah kehilangan makna oleh sebuah proses ‘globalisasi’ yang berjalan cepat. Globalisasi memberikan dampak berupa perubahan pada pasar internasional, salah satunya adalah liberalisasi perdagangan, yang dipandang sebagai suatu upaya untuk meningkatkan daya saing ekonomi. Indonesia yang menganut perekonomian terbuka juga sangat sulit untuk mengelak dari dinamika ekonomi internasional yang semakin mengglobal ini. Konsekuensinya, pasar domestik Indonesia tidak terlepas dari gejolak pasar dunia yang semakin liberal, karena kebijakan unilateral dan ratifikasi kerjasama perdagangan internasional (regional dan global) yang harus dilakukan Indonesia.

Secara umum, perdagangan dunia didasarkan pada pemikiran bahwa setiap negara memiliki keunggulan komparatif (absolut dan relatif) dan daya saing yang berbeda. Negara melakukan ekspor terhadap barang yang memiliki keunggulan komparatif yang lebih tinggi dan mengimpor barang yang lebih rendah keunggulan komparatifnya daripada negara lain. Dengan demikian, efisiensi penggunaan sumberdaya (yang langka) meningkat untuk mencapai tingkat kesejahteraan dunia yang lebih baik. Hal ini merupakan tesis dasar dari teori konvensional tentang perdagangan internasional (Samuelson dan Nordhaus, 1992 : 398-399). Teori ini kemudian berkembang seperti teori keunggulan daya saing (Porter, 1993) yang menjadikan harga dunia sebagai pengatur lalu lintas pertukaran barang antar negara. Semua teori perdagangan menyatakan bahwa perdagangan internasional memberikan manfaat bagi dunia (Gans, et.al, 2003: 172-178; Hardono, et.al, 2004: 78). Beberapa ekonom, seperti A.K. Cairncross, G. Haberler, J.R. Hicks dan J.S. Mill juga menyatakan beberapa manfaat yang diperoleh, terutama oleh negara berkembang, dari perdagangan internasional ini (Jhingan, 2007: 447-450). Manfaat itu antara lain terbukanya pasar dunia; biaya produksi yang rendah; meningkatkan investasi, pendapatan dan tabungan dari alokasi sumberdaya yang lebih efisien karena setiap negara akan berspesialisasi pada satu atau dua produk. Umumnya, negara berkembang memiliki pasar domestik yang lebih kecil dan produksi bahan-bahan pokok dengan teknologi sederhana. Perdagangan internasional memungkinkan terjadinya pertukaran antara produk-produk negara berkembang ini dengan negara maju yang memproduksi mesin-mesin dan produk jadi; transfer teknologi dan pengetahuan; serta bantuan modal asing.

Pemikiran di atas mendasari terbentuknya World Trade Organization, WTO oleh sebagian besar negara di dunia pada tahun 1995. Negara-negara anggota WTO sepakat untuk membuka pasar domestiknya bagi produk-produk negara lain dan menerima segala konsekuensi perdagangan internasional yang bebas ini. Namun seiring berlalunya waktu, perdagangan internasional tidak memberikan manfaat yang seimbang antara negara maju dan negara berkembang. Perbedaan yang signifikan antara keduanya dalam hal teknologi, SDM, kebijakan domestik, modal, dan sebagainya menyebabkan perdagangan yang tidak adil bagi negara berkembang, seperti Indonesia. Negara-negara maju seperti Uni Eropa (UE) dan Amerika Serikat (AS) sebagai penggagas perdagangan bebas tidak mudah membuka peluang impornya (Yusdja, 2004: 127). Menurut data FAO 2006, UE menetapkan tariff barrier yang tinggi dan waktu impor yang terbatas bagi negara-negara lain, yaitu hanya periode Maret – Agustus (Sihombing, 2006). Tingginya ’initial rate tariff’ di negara-negara maju menyebabkan produk-produk negara-negara berkembang sulit menembus pasar negara-negara maju (Malian, 2004: 135).

Selain itu, menurut Pranolo, AS (melalui Farm Bill-nya) dan negara G-10 (Jepang dan Korea Selatan) memberikan subsidi ekspor kepada petani mereka antara $56,8 - $142,2 milyar, yang sangat merugikan petani-petani di negara berkembang seperti Indonesia (Malian, 2004: 137; Sihombing, 2006). Hal ini pula yang menyebabkan negara berkembang sulit bersaing dan semakin terpuruk dalam perjanjian WTO (Sawit, 2007:200).

Salah satu sektor yang masuk dalam WTO adalah sektor pertanian dengan disahkannya Agreement on Agriculture, AoA yang memiliki tiga pilar utama: market access, export promotion/subsidy, domestic support (Pranolo, 2000; Malian, 2004: 136; Sawit, 2004: 121; Achterbosch, et.al. 2004: 99-101; Swastika, et.al, 2006: 258; Lokollo, 2007: 305). Ketiga pilar utama ini merupakan komitmen-komitmen yang harus dilaksanakan negara-negara anggota WTO (tabel 1, omitted). Komitmen tersebut:

a. Penurunan tariff untuk seluruh produk pertanian:

1. Negara Maju (6 thn : 1995 – 2000): 36%

2. Negara Berkembang (10 thn : 1995 – 2004): 24%

b. Penurunan tariff minimum per produk:
1. Negara maju: 15%
2. Negara berkembang: 10%

c. Domestik Support (thn dasar 1986-1988), penurunan subsidi:
1. Negara maju: 20%
2. Negara berkembang: 13%

d. Eksport Subsidies (thn dasar : 1986 – 1990):
*Penurunan nilai subsidi:
1. Negara maju: 36%

2. Negara berkembang: 24%

*Penurunan volume subsidi:
1. Negara maju: 21%

2. Negara berkembang: 14%

Makalah ini akan membahas liberalisasi perdagangan internasional terkait dengan sektor pertanian. Berikutnya akan dibahas tentang pertanian Indonesia. Apakah pertanian Indonesia memperoleh manfaat dari perdagangan internasional adalah bahasan selanjutnya. Paper ini ditutup dengan beberapa catatan.

B. Liberalisasi Perdagangan Internasional: WTO
Kebijakan nasional pembangunan pertanian di suatu negara tidak terlepas dari pengaruh-pengaruh eksternal dalam era globalisasi dengan ciri keterbukaan ekonomi dan perdagangan yang lebih bebas. Dengan demikian, akan sulit ditemukan adanya kebijakan nasional pembangunan pertanian yang lepas dari pengaruh-pengaruh tersebut. Demikian pula halnya dengan Indonesia, dimana kebijakan nasional pembangunan pertaniannya dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal, antara lain: (a). kesepakatan-kesepakatan internasional (seperti WTO, APEC dan AFTA); (b). kebijakan perdagangan komoditas pertanian di negara-negara mitra perdagangan Indonesia; (c). lembaga-lembaga internasional yang memberikan bantuan kepada Indonesia terutama dalam masa krisis (Pranolo, 2000).

Sebagai salah satu anggota WTO, berarti Indonesia bersedia membuka pasar domestiknya bagi produk negara lain dan menerima segala konsekuensi perdagangan bebas (Yusdja, 2004: 127). Selain itu, sebagai anggota WTO, Indonesia juga telah meratifikasi pembentukan WTO melalui UU No. 7 Tahun 1994 Malian, 2004: 135). Pada akhir tahun 1997 Indonesia akhirnya meminta bantuan kepada IMF dan World Bank untuk stabilisasi perekonomian nasional, dimana kedua lembaga ini memberikan ‘stabilization package’ senilai US$ 43 milyar. Namun Indonesia harus memberikan imbalan berupa reformasi di bidang kebijakan ekonomi makro yang mempengaruhi perubahan kebijakan pembangunan pertanian. Salah satu komitmen Indonesia dengan IMF (15 Januari 1998) adalah menurunkan tariff (pajak bea masuk yang dikenakan bagi produk impor yang diambil dari prosentase nilai produk) untuk semua jenis pangan maksimum 5 persen, yang juga berarti pemerintah harus menghapuskan semua pembatasan investasi untuk perdagangan eceran (retail) dan besar (wholesale) serta memberikan perlakuan yang sama dalam kegiatan impor dan distribusi pangan domestik bagi BULOG dan swasta.

Sektor pertanian adalah salah satu sektor yang masuk WTO, dengan disahkannya hasil Putaran Uruguay (Uruguay Round) WTO sebagai rangkaian dari General Agreement on Tariff and Trade (GATT) pada tanggal 15 Desember 1993. Perundingan di bidang pertanian meliputi tiga pilar utama: a). subsidi/bantuan domestik (domestic support), b). promosi/subsidi ekspor (export promotion/subsidy), c). akses pasar (market access) (Pranolo, 2000; Malian, 2004: 136; Sawit, 2004: 121; Achterbosch, et.al. 2004: 99-101; Swastika, et.al, 2006: 258; Lokollo, 2007: 305).

Menurut Lokollo (2007: 305), dalam subsidi domestik dibahas masalah penentuan formula pemotongan subsidi domestik dan produk khusus (Special product). Pilar subsidi ekspor, dibahas terutama terkait dengan masalah penghapusan subsidi ekspor. Untuk pilar akses pasar, termasuk yang dibahas adalah bentuk formula penurunan tarif, Special Product (SP), Special Safe-guard Mechanism (SSM) untuk negara berkembang (usulan dari Indonesia sebagai koordinator G-33), Sensitive Product untuk negara maju (Achterboscch, et.al, 2004:97). Selain itu terdapat pasal tentang special and differential treatment – S&DT (disyaratkan untuk negara berkembang) untuk menunjang tecapainya keseimbangan tiga pilar perundingan di bidang pertanian ini, agar perundingan dengan negara maju lebih berimbang dalam KTM WTO (Hutabarat, dkk, 2007:1; Sawit, dkk, 2005: 95). Usulan Indonesia ini masuk dalam Kerangka Kerja Paket Juli (July Framework) 2004 di Jenewa (Sawit, dkk, 2005:95; Hutabarat dan Rahmanto, 2007).

Kerangka kerja yang disebut sebagai July Package di Jenewa 2004 berhasil menyatukan pendapat negara-negara anggota WTO untuk menghapus subsidi ekspor pertanian untuk waktu tertentu. Paket Juli ini merupakan terobosan baru menyelesaikan Doha Development Agenda dimana Indonesia berhasil memasukkan konsep Special Product dan Special Safeguard Mechanism (SP/SSM) yang bertujuan untuk melindungi petani dalam negeri yang berada di bawah garis kemiskinan. Konsep SP/SSM ini memberikan kesempatan kepada negara berkembang seperti Indonesia, untuk melindungi produk-produk pertanian yang peka terhadap gejolak dan terkait kuat dengan gejolak ketahanan pangan (food security), pembangunan pedesaan (rural development), pengentasan kemiskinan (livelihood security) (Hutabarat dan Rahmanto, 2007).

Tiga pilar utama AoA di atas selalu menjadi perdebatan dalam setiap pertemuan dan negosiasi KTM WTO. Hasil kesepakatan yang dicapai dalam Konferensi Tingkat Menteri WTO di Hongkong akhir Desember 2005 menghasilkan kesepakatan yang terbilang maju dibanding beberapa KTM sebelumnya. Pada KTM WTO Hongkong ini negara-negara anggota setuju untuk mengurangi subsidi domestik dalam kategori distorsif sebesar 21 persen (negara maju) dan 13 persen (negara berkembang) sebagai kelanjutan kesepakatan KTM Jenewa 2004.

C. Pertanian Indonesia
Indonesia pernah mencatat prestasi yang cukup menggembirakan pada tahun 1995 dengan keberhasilan program swasembada pangan, sehingga WFP (World Food Programme) dari PBB dihentikan untuk sementara waktu. Namun kondisi pertanian saat ini jauh dari menggembirakan dimana para petani tidak menikmati kenaikan harga produk pertanian, utamanya beras (naik sekitar 33 persen) di pasar dunia. Bahkan Indonesia menghadapi kelangkaan pasokan beras dalam negeri sehingga masyarakat sulit mendapatkan beras dengan harga terjangkau.

Seperti negara lain, Indonesia mengalami transformasi dalam struktur ekonominya, yaitu dari sektor pertanian ke sektor industri. Terkait dengan perubahan struktur ekonomi suatu negara, Lewis mengasumsikan perekonomian suatu negara (terutama negara berkembang) dibagi menjadi dua, perekonomian di pedesaan yang didominasi sektor pertanian dan di perkotaan dimana sektor industri berperan utama. Perekonomian di pedesaan mengalami kelebihan penawaran tenaga kerja akibat tingginya pertumbuhan penduduk dan karena perekonomian yang masih bersifat tradisional dan subsisten sehingga upah riil menjadi rendah (Subandi, 2007: 43). Hal ini juga didukung oleh teori pattern of development oleh Chenery (1975) yang berfokus pada transformasi dari pertanian tradisional (subsisten) ke sektor industri di negara berkembang. Menurut Chenery dan Syrquin (1975), peningkatan perubahan pendapatan masyarakat per kapita akan menyebabkan perubahan ke arah konsumerisme dari kebutuhan pokok ke barang-barang industri dan jasa (Subandi, 2007: 43).

Namun, kedua teori ini kontradiksi dengan realitas yang terjadi di Indonesia. Menurut kedua teori ini, tenaga kerja yang berlebih di sektor pertanian pedesaan akan bermigrasi dan terserap oleh sektor industri di perkotaan. Tetapi, kenyataannya jumlah tenaga kerja yang terserap di sektor industri tetap lebih kecil dibanding sektor pertanian. Padahal proporsi sumbangan sektor pertaniaan dalam PDB Indonesia semakin lama semakin menurun (tabel 2, omitted).

Dari tabel 2 (omitted) di atas menunjukkan proporsi sektor pertanian terhadap PDB adalah terbesar, yaitu sebesar 51 persen daripada sektor lainnya, seperti sektor industri yang hanya sebesar 8,5 persen dari total PDB pada tahun 1968. Tetapi prosentase sumbangan sektor pertanian semakin lama semakin menurun hingga hanya sebesar 13,4 persen pada tahun 2005. Sedangkan sektor lainnya seperti sektor industri dan sektor gabungan meningkat menjadi masing-masing 28,1 persen dan 48,1 persen pada tahun yang sama.

Kontribusi sektor industri yang menunjukkan trend meningkat belum didukung oleh penyerapan tenaga kerja dengan trend yang sama, karena sampai saat ini sektor pertanian menyerap tenaga kerja lebih besar dibanding sektor industri (Tabel 3, omitted). Angkatan kerja yang terserap di sektor pertanian pada tahun 2006 sebesar 42,05 persen dari total tenaga kerja 95.456.935 orang dibanding sektor industri hanya sebesar 12,46 persen. Semua sektor mengalami peningkatan penyerapan tenaga kerja pada tahun 2007 namun sektor pertanian tetap menduduki posisi teratas dalam menyerap tenaga kerja (sebesar 41,23 persen) dibanding sektor industri sebesar 12,38 persen.

Hal ini mendukung pernyataan yang dikemukakan oleh Subandi (2007: 44) bahwa struktur ekonomi Indonesia saat ini sebenarnya masih belum industrialisasi secara penuh karena adanya ketimpangan antara prosentase sumbangan sektor pertanian terhadap PDB dengan tingkat penyerapan tenaga kerja di sektor ini. Dengan kata lain, struktur ekonomi Indonesia masih bersifat dualistik, teori yang dikemukakan oleh Boeke, yaitu sektor pertanian dan sektor industri (Jhingan, 2007: 201).

Dalam perjanjian pertanian WTO (AoA), Indonesia memasukkan empat komoditas strategisnya yaitu beras, jagung, gula dan kedelai, dimana keempat komoditas ini dikategorikan sebagai komoditas substitusi impor. Tabel berikut memperlihatkan perkembangan kondisi beras Indonesia selama periode tahun 1995 – 2002. Produksi beras Indonesia selama delapan tahun hanya memiliki kelajuan sebesar 0,11 persen, tingkat kelajuan ketersediaannya hanya sebesar 0,78 persen serta Indonesia menjadi net importir country untuk beras selama periode tersebut.

Menurut Malian (2004: 140), rendahnya pertumbuhan produksi beras dalam negeri disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu: a). Tingkat rendemen padi menurun karena penerapan teknologi yang tidak sesuai dan penggunaan mesin-mesin tua, dimana setiap penurunan satu persen rendemen padi akan menurunkan sekitar 0,5 juta ton beras; b). Kurangnya insentif dan rendahnya harga gabah saat panen raya sehingga petani memilih komoditas yang akan diusahakan; c). Harga pupuk dan pestisida yang meningkat serta turunnya upah tenaga kerja pasca krisis menyebabkan petani menurunkan tingkat intensifikasi yang diharapkan, sehingga produktifitas petani terus menurun; d). Program yang dijalankan pemerintah (seperti Raskin) telah merusak mekanisme pasar beras dalam negeri. Dengan kondisi seperti ini, usaha meningkatkan produksi beras dengan meningkatkan harga dasar dan penerapan tarif impor tidak akan mencapai sasaran.

Faktor utama pendorong meningkatnya permintaan jagung di pasar domestik disebabkan oleh usaha peternakan ayam yang berkembang pesat sehingga volume impor jagung meningkat dari tahun ke tahun. Ketersediaan jagung nasional selama periode tahun 1995 – 2002 hanya sebesar 2,29 persen per tahun sedangkan produksi meningkat 2,44 persen per tahun selama periode tersebut. Ekspor jagung Indonesia menunjukkan kecenderungan yang menurun sebaliknya laju impor jagung meningkat sebesar 22,27 persen untuk tahun 1995 – 2002 (Tabel 5, omitted).

Terkait dengan komoditas jagung, pemerintah mengalami dilema dalam upaya peningkatan produksinya. Laju peningkatan produksi jagung nasional sangat rendah menyebabkan naiknya impor jagung dua kali lipat sejak tahun 1998 untuk menutupi peningkatan kebutuhan konsumsi pabrik pakan yang lebih besar daripada peningkatan produksi nasional. Namun, di sisi lain, pemerintah membutuhkan pertimbangan khusus jika akan mengurangi impor melalui tarifikasi karena hal ini akan mematikan usaha peternakan nasional.


Untuk komoditas kedelai, produksi dalam negeri hanya mampumemenuhi kebutuhan konsumsi domestik sebesar 32 persen sedangkan sisanya dipenuhi melalui impor. Tabel 6 menunjukkan peningkatan impor kedelai dengan laju 35,41 persen per tahun, dimana impor meningkat tajam pada tahun 1999 yaitu 1,3 juta ton. Sebaliknya, produksi kedelai dalam negeri mengalami penurunan dengan laju sebesar 12,03 persen. Impor kedelai diperkirakan akan cenderung meningkat dengan dihapuskannya monopoli BULOG sebagai importir tunggal serta dibebaskannya bea masuk dan pajak pertambahan nilai kedelai. Selain itu AS sebagai eksportir utama kedelai memberikan subsidi ekspor sehingga menarik importir kedelai Indonesia untuk menggunakan fasilitas ini.

Peningkatan jumlah penduduk, pendapatan masyarakat dan pertumbuhan industri makanan dan minuman memicu meningkatnya konsumsi gula nasional. Namun, tabel 7 menunjukkan laju peningkatan ketersediaan gula dalam negeri termasuk kecil, yaitu hanya 3,53 persen. Hal ini terjadi karena meningkatnya harga gula yang tajam pada tahun 1998 menyebabkan konsumsi per kapita gula menurun drastis. Selain itu itu, deregulasi industri gula pada tahun yang sama menurunkan produksi gula (1,48 persen per tahun) sehingga impor gula meningkat dengan laju peningkatan sebesar 26,64 persen. Produksi gula menurun tajam dari 2,19 juta ton menjadi 1,49 juta ton terjadi tahun 1998. Impor gula yang menurun dua tahun terakhir pada tabel 7 disebabkan adanya penerapan tarif impor yang berlaku 1 Desember 2000. (Malian, 2004: 142).

D. Pengaruh Perdagangan Internasional terhadap Pertanian Indonesia
Negara-negara berkembang anggota WTO cenderung mengalami dampak negatif dari liberalisasi perdagangan, termasuk Indonesia yang telah menjadi net-importir country beras sejak tahun 1995. Sedangkan negara-negara maju seperti AS dan Uni Eropa (UE) serta G-10 memperoleh manfaat yang signifikan dari AoA WTO tersebut. Hal ini terjadi karena keengganan negara-negara maju untuk mematuhi AoA yang telah disepakati terutama terkait dengan tiga pilar utama tersebut, mulai dari Putaran Uruguay, Doha Round, Cancun Meksiko, Jenewa sampai KTM WTO di Hong Kong 2005 (Arifin, 2007:199).

Tujuan dibentuknya WTO untuk menciptakan perdagangan bebas yang adil bagi semua negara (Pranolo, 2000) tidak terwujud dalam implementasinya. Liberalisasi perdagangan ini justru menciptakan ketidakadilan bagi negara-negara berkembang. Terkait dengan akses pasar misalnya, menurut data FAO 2006, UE menetapkan tariff barrier yang tinggi dan waktu impor yang terbatas bagi negara-negara lain, yaitu hanya periode Maret – Agustus (Sihombing, 2006). Selain itu, tingginya ’initial rate tariff’ di negara-negara maju menyebabkan produk-produk negara-negara berkembang sulit menembus pasar negara-negara maju (Malian, 2004:135). Subsidi ekspor dan dukungan domestik juga digunakan negara-negara maju dalam melindungi pasar produk pertanian dalam negerinya (Sawit, 2004; Malian, 2004:135). Menurut Pranolo, AS (melalui Farm Bill-nya) dan negara G-10 (Jepang dan Korea Selatan) memberikan subsidi ekspor kepada petani mereka antara $56,8 - $142,2 milyar, yang sangat merugikan petani-petani di negara berkembang seperti Indonesia (Malian, 2004:137; Sihombing, 2006). Hal ini pula yang menyebabkan negara berkembang bersaing dan semakin terpuruk dalam perjanjian WTO (Sawit, 2007:200). Bahkan, dalam AoA WTO tersebut tidak terdapat fleksibilitas yang memadai bagi negara-negara berkembang untuk melakukan penyesuaian tarif (Malian, 22004:135).

Hasil penelitian IATP (Institute of Agriculture and Trade Policy) AS menyatakan bahwa AS melalui Bank Dunia dan WTO memaksa negara-negara berkembang untuk menurunkan tariff dan membuka pasar yang memudahkan MNC AS melakukan kegiatan bisnis pangan secara global yang terutama melayani pasar negara-negara berkembang, termasuk Indonesia (Sawit, 2007:201). Penelitian IATP mendukung kondisi nyata negara-negara berkembang. Misalnya, Indonesia yang memasukkan 4 komoditas utama dalam AoA WTO, yaitu beras, jagung, kedelai dan gula (Arifin, 2007:196). Untuk ekspor, Indonesia malah tidak memberikan subsidi bagi produk pertanian yang diekspor karena anggaran pemerintah yang terbatas dan ketakberpihakan elit pemerintahan terhadap petani Indonesia (Sianturi, 2002; Arifin, 2007:201). Selain itu, Indonesia menetapkan tariff yang jauh lebih kecil dalam sektor pertanian daripada yang diperkenankan oleh WTO yang jelas merugikan petani produsen. Hal ini terlihat jelas pada empat komoditas strategis yaitu beras (30persen vs 160persen), jagung (0 persen vs 40persen), gula (25persen vs 95persen), dan kedelai (0persen vs 27persen) (Arifin, 2007:202; Malian, 2004:36; Swastika, et.al, 2006:259).

Komitmen lain yang pada kenyataanya tidak sesuai dengan klausul yang ada, adalah janji apabila subsidi ekspor dicabut dan pengurangan tarif bea masuk, maka nilai ekspor negara-negara berkembang akan mengalami peningkatan, bukti yang terjadi adalah kebalikannya. Dengan alasan SPS (Sanitary and Phytosanitary), negara-negara maju merancang berbagai argumen untuk menutup pasar ekspor dari negara berkembang. Selain itu, dengan kepemilikan tanah yang sempit, praktik bertani subsisten, dan penguasaan teknologi yang rendah, kemungkinan petani-petani dari Dunia Ketiga untuk melakukan ekspor sangatlah kecil.

Menurut Djafar (2006), keluarnya PERPRES No. 36 Tahun 2005 tentang pembebasan tanah bagi kepentingan umum, yang bertujuan untuk memudahkan investasi asing, akan semakin mempersempit ruang gerak pertanian dalam negeri. Selain itu pengurangan domestic support pertanian, menyebabkan pemerintah menetapkan kredit tani hanya diberikan sampai 2004 dan melakukan pengurangan subsidi pupuk secara bertahap. Kebijakan penetapan tarif impor sampai 0persen menyebabkan membanjirnya produk pertanian impor dalam pasar dalam negeri yang menggeser produk lokal yang kalah bersaing. Disamping itu, masuknya benih-benih transgenik yang dibawa oleh perusahaan-perusahaan transnasional, seperti Monsanto, yang mengakibatkan hilangnya benih-benih lokal Indonesia. Padahal menurut Tim Bioteknologi UGM teknologi transgenik telah membunuh 37 orang di Amerika Serikat dan mengakibatkan 500 orang menderita cacat seumur hidup. Namun, pemerintah tetap memaksakan kebijakan ini. Kondisi pertanian Indonesia semakin diperparah dengan orientasi pembangunan yang dilakukan pemerintah, relatif mengesampingkan sektor pertanian pedesaan. Di samping itu, kebijaksanaan harga hasil pertanian dirasa berat bagi petani, yang nampak pada adanya kecenderungan menurunnya nilai tukar yang diterima petani, kecenderungan ini berakibat pada pendapatan petani yang rendah. Ini juga bertalian dengan dengan rendahnya tingkat kesejahteraan petani serta kemampuan petani dalam meningkatkan investasi pada mutu modal manusia, yaitu pendidikan yang rendah.

Hasil studi yang dilakukan oleh Amang dan Sawit (1997) menunjukkan bahwa dampak liberalisasi perdagangan melalui WTO cukup serius bagi Indonesia, dalam bidang ekonomi dan non-ekonomi perpindahan faktor produksi yang relatif cepat dan singkat dari sektor pertanian ke sektor manufaktur) yang mempengaruhi kualitas hidup masyarakat secara umum (Hardono, et.al, 2004:83). Lebih lanjut, menurut Hardono (2004:83), studi yang dilakukan oleh Sitepu (2002) menunjukkan bahwa kebijakan penghapusan subsidi harga input berdampak pada penurunan produksi dan pendapatan petani. Pemberlakuan liberalisasi perdagangan (dengan penghapusan peran BULOG dalam pengadaan dan penyaluran gabah/beras serta penghapusan tarif) tidak efisien dan tidak tepat dilaksanakan karena keuntungan yang diterima konsumen lebih kecil daripada kerugian yang diderita produsen sehingga total net surplus berkurang. Akibatnya kebijakan ini merugikan petani kecil yang umumnya miskin dan akan memperburuk distribusi pendapatan. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut yang menunjukkan jumlah dan prosentase penduduk miskin Indonesia periode tahun 1996 – 2005. Prosentase terbesar penduduk miskin Indonesia selama 10 tahun berada di daerah pedesaan yang memiliki mata pencaharian utama dari sektor pertanian.

Kondisi ini diperkuat dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Purba, et.al (2007) dalam menilai dampak perdagangan bebas di sektor pertanian melalui WTO yang menggunakan model Agricultural Trade Policy Simulation Model (ATPSM). Menurut model ATPSM ini kesejahteraan total dihitung berdasarkan penjumlahan dari surplus produsen, surplus konsumen, dan penerimaan pemerintah. Liberalisasi perdagangan lebih banyak memberi keuntungan bagi negara maju melalui peningkatan kesejahteraan total terutama skenario Harbinson 2 dan sebaliknya merugikan negara berkembang termasuk Indonesia. Negara maju mengalami total kesejahteraan yang diperoleh dari selisih surpulus produsen dan konsumennya. Penurunan tarif bea masuk akan menurunkan surplus produsen negara yang mengenakan tarif, tetapi konsumennya akan mengalami peningkatan surplus sehingga kerugian produsen dapat diimbangi oleh keuntungan konsumen. Sebaliknya, liberalisasi perdagangan meningkatkan surplus petani produsen negara berkembang termasuk Indonesia, tetapi menurunkan surplus konsumennya sehingga total kesejahteraan menunjukkan angka negatif (tabel 9, omitted). Jika mekanisme distribusi pendapatan secara internal belum efektif seperti yang umumnya terjadi di negara berkembang, kesenjangan manfaat ini akan menimbulkan dampak sosial. Ini merupakan salah satu faktor penyebab liberalisasi perdagangan di sektor pertanian ditolak banyak pihak (Purba, 2007: 99).

Beberapa ekonom lainnya seperti Myrdal, Presbisch, Singer serta Bhagwati juga menyatakan perdagangan internasional menyebabkan terjadinya ketimpangan dan kesenjangan antara negara maju dan negara berkembang. Myrdal mengemukakan teori mengenai dampak balik (backwash effects) dan dampak sebar (spread effects) yang disebabkan adanya ketimpangan regional pada tingkat nasional dan internasional. Di negara berkembang, dampak balik (semua perubahan yang merugikan dari ekspansi ekonomi di suatu tempat karena faktor eksternal) cenderung membesar dan sebaliknya dampak sebar (dampak momentum pembangunan yang menyebar secara sentrifugal dari pusat ke wilayah lainnya) cenderung mengecil sehingga menyebabkan ketimpangan (Jhingan, 2007: 212). Ketimpangan regional terjadi karena adanya kekuatan pasar yang bebas dengan motif laba sehingga pembangunan terpusat pada suatu wilayah tertentu yang menyebabkan terjadinya migrasi tenaga kerja, modal dan perdagangan. Negara maju yang memiliki basis industri yang kuat mengekspor hasil industrinya ke negara berkembang dengan harga murah. Hal ini mematikan industri kecil negara berkembang sehingga didorong untuk mengekspor produk-produk primer yang harganya berfluktuasi (permintaannya bersifat inelastis di pasar ekspor). Pernyataan Myrdal tentang akibat perdagangan bebas antara negara maju dan negara berkembang adalah awal dari suatu upaya pemiskinan dan stagnasi tercermin dengan jelas dalam perjanjian pertanian (AoA) WTO.

Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Presbisch dan Singer (Jhingan, 2007: 450) yang menyatakan bahwa perdagangan justru menghambat pembangunan di negara berkembang karena adanya: a). Dampak negartif dari pergerakan modal internasional, b). Demonstration effects internasional, c). Kemerosotan imbangan perdagangan barang (coomodity terms of trade). Investasi luar negeri yang menghasilkan produk primer akan meruikan produksi domestik, karena sektor domestik lebih bersifat padat karya sedangkan sektor ekspor bersifat padat modal yang tidak mampu menyerap tenaga kerja yang banyak. Terkait dengan term of trade terajdi pengalihan pendapatan dari negara berkembang ke negara maju karena manfaat dan keuntungan perdagangan mengalir ke negara maju. Lebih jauh, Singer (1950: 477) mengemukakan bahwa spesialisasi pada ekspor bahan makanan dan bahan mentah tidak menguntungkan bagi negara berkembang karena a). Menjauhkan pengaruh kumulatif dari investasi dari negara berkembang ke neagara maju, b). Mendorong negara berkembang kepada kegiatan yang memiliki lingkup kurang bagi kemajuan teknis dan ekonomi internal dan eksternal. Dengan kata lain, menurut Singer, perdagangan hanyalah usaha yang bertujuan membuka pasar-pasar baru di negara berkembang bagi produk-produk industri negara maju (Singer, 1950: 475). Bhagwati mengemukakan hal yang sama dalam teorinya Immiserizing Growth (pertumbuhan yang memiskinkan) yaitu ekspansi ekonomi melalui perdagangan dapat membahayakan negara berkembang, dimana ekspansi ekonomi meningkatkan output namun dapat menyebabkan dampak buruk pada terms of trade yang menghilangkan manfaat ekspansi ekonomi dan mengurangi pendapatan riil di negara berkembang (Bhagwati, 1958: 201).

E. Penutup
Sektor pertanian sangat memegang peranan penting dalam perekonomian Indonesia sebagai penyedia lapangan kerja dan sumber devisa (salah satu komoditi ekspor) sehingga merupakan sumber pertumbuhan ekonomi. Seiring dengan hal itu, perekonomian dunia saat ini memasuki era sejarah baru dimana ekonomi dan budaya nasional serta batas-batas geografis kenegaraan sudah kehilangan makna oleh sebuah proses ‘globalisasi’ yang berjalan cepat. Indonesia yang menganut perekonomian terbuka juga sangat sulit untuk mengelak dari dinamika ekonomi internasional yang semakin mengglobal ini. Sejalan dengan itu terjadi perubahan mendasar di pasar internasional yaitu liberalisasi perdagangan untuk sektor pertanian dengan terbentuknya World Trade Organization (WTO) yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing ekonomi melalui perdagangan internasional yang adil dan saling menguntungkan.

Namun, tujuan yang ingin dicapai dalam perjanjian pertanian WTO, yaitu untuk membentuk perdagangan yang adil dengan sistem perdagangan produk pertanian berorientasi pasar, tidak terlaksana. Posisi negara-negara berkembang (termasuk Indonesia) dalam banyak hal tidak seimbang dengan negara-negara maju, bahkan tidak merasakan manfaat secara optimal dari keikutsertaannya sebagai anggota WTO (Hutabarat, dkk, 2007: vi). Liberalisasi perdagangan di sektor pertanian tidak memberikan keuntungan yang seimbang bagi negara berkembang seperti yang diperoleh negara maju, karena mengancam pasar domestik, terutama kesejahteraan petani produsen di negara-negara berkembang seperti Indonesia.

PENGEMBANGAN SDM DI INDONESIA

“All men by nature desire knowledge. (Aristotle)”
“The educated differ from the uneducated as much as the living from the dead (Aristotle)”

Premis: Kualitas SDM Indonesia dipengaruhi oleh kualitas di bidang ekonomi, pendidikan dan sosial politik.

1. Pendahuluan
Plato dan Aristoteles menempatkan kebijakan intelektual pada tempat yang tinggi. Hal ini dapat dilihat pada rencana-rencana penddidikan yang mereka kemukakan selalu menekankan kebijakan moral, latihan kemauan, fisik yang menunjang kekuatan moral dan intelektual yang kesemuanya berkaitan dengan kebaikan, disiplin dan keselarasan dalam berpikir. Selain itu, mereka juga menekankan pada kepandaian untuk membuat barang dan kebijakan praktis yang dapat menimbang secara tepat dalam mencapai tujuan-tujuan yang baik dalam kehidupan.

Indonesia terkenal sebagai salah satu negara dengan jumlah penduduk besar. Namun sudah saatnya pandangan klasik ini dirubah menjadi sebuah ‘negara besar yang memiliki potensi sumberdaya manusia yang berbakat’. Cara pandang pertama berkonotasi negatif dan kurang memiliki potensi karena jumlah penduduk besar dipandang sebagai ‘beban’, sedangkan cara pandang yang kedua bermakna positif dan optimisme yang mendalam. Namun tak dapat disangkal pula bahwa pemerintah selama ini kurang memberikan porsi perhatian yang cukup bagi pengembangan kualitas SDM Indonesia. Hal ini dapat dipahami karena perhatian pemerintah lebih terfokus pada bagaimana cara mengeksploitasi SDA dan energi yang berlimpah dan dijadikan sebagai satu-satunya potensi daya saing Indonesia dengan negara lain.
Secara nasional, angka Human Development Index (HDI) Indonesia – meskipun menunjukkan peningkatan selama 25 tahun (1975 – 2000) – masih rendah (0,692) dibanding dengan negara-negara lain dan hanya menempati peringkat ke-111 dari 177 negara. Hasil yang sama ditunjukkan oleh World Competitiveness Yearbook tahun 2006 yang justru memperlihatkan peringkat Indonesia yang hanya menempati urutan ke-59 dibanding dengan negara berkembang lainnya, seperti Brazil (51), Mexico (56) dan Argentina (58).


Rendahnya daya saing dan angka HDI Indonesia disebabkan oleh banyak faktor antara lain kondisi perekonomian yang menyebabkan rendahnya tingkat penghidupan masyarakat secara ekonomi. Hal ini jelas mempengaruhi kemampuan finansial mereka untuk membiayai pendidikan anak-anak mereka bahkan anak-anak usia sekolah terpaksa meninggalkan bangku sekolah demi membantu orang tua mencari nafkah. Selain itu kondisi sosial, budaya dan politik turut andil dalam rendahnya kualitas SDM Indonesia. Ketimpangan dan jurang sosial antara masyarakat kaya dan miskin yang semakin hari semakin lebar serta kondisi politik masyarakat Indonesia yang belum siap secara mental menuju demokrasi yang damai tidak dapat disangkal memiliki korelasi yang kuat dengan kualitas dan daya saing SDM di pentas masyarakat internasional dalam era globalisasi ini.

Indonesia perlu memprioritaskan upayanya untuk meningkatkan kualitas SDMnya, tidak hanya sekedar memenuhi kebutuhan dasar masyarakatnya tetapi juga untuk meletakkan fundamental pertumbuhan ekonomi yang kokoh dan menjamin kelangsungan iklim demokrasi dalam jangka panjang. Investasi di bidang SDM ini penting dan dapat dicapai dengan program pengembangan yang tepat dan berkelanjutan, komitmen kuat dan keberpihakan pemerintah sebagai regulator dan lokomotif penggerak utama dalam pengembangan kualitas SDM.

2. Rumusan Masalah
Dari latar belakang di atas maka rumusan masalah yang diajukan adalah “Mengapa kualitas SDM Indonesia dipengaruhi oleh kualitas di bidang ekonomi, pendidikan dan sosial politik?

3. Tinjauan Pustaka
Indonesia sudah saatnya memikirkan untuk beralih basis daya saing dari SDA sebagai dasar kompetitif ke SDM dalam menghadapi era liberalisasi ekonomi secara global (WTO), terutama untuk wilayah Asia Pasifik (APEC). Hal ini dikarenakan hanya negara-negara dengan kualitas SDM yang tinggi yang mampu meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakatnya (Kristiadi, 1997:75-76). Dengan kata lain, negara yang memiliki SDM yang berkualitas – meskipun dengan SDA terbatas – lebih mampu bersaing di dunia internasional dibanding negara yang memiliki SDA melimpah namun memiliki kualitas SDM yang rendah.

UNESCO sebagai salah satu badan dunia yang bergerak di bidang pendidikan, sains dan kebudayaan mencanangkan program dasawarsa yang dinamis yaitu Education for Sustainable Development (2005 -2014). Program ini memiliki visi baru mengenai pendidikan dengan memberdayakan setiap orang dari seluruh kelompok usia untuk turut bertanggungjawab dalam menciptakan masa depan berkelanjutan. ESD adalah suatu upaya untuk menjadikan masyarakat peduli agar mereka memenuhi kebutuhan hidup mereka tanpa merusak kemampuan generasi-generasi berikut untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. ESD bertujuan untuk mengubah perilaku dan wawasan manusia agar semua orang memperoleh rasa ikut memiliki masa depan yang berkelanjutan (Basorie, 2005). Menurut Derek Elias, koordinator ESD Asia Pasifik, dasawarsa ESD ini mutlak dibutuhkan untuk menggugah kesadaran dan komitmen masyarakat dalam berperan aktif menanggulangi tantangan-tantangan besar lingkungan dan sosial yang dihadapi dunia secara global.

Persoalan pendidikan telah menjadi persoalan dunia yang membutuhkan kerjasama secara internasional untuk meningkatkan mutu yang merupakan tujuan kedua dari Millenium Development Goals (create basic education for everyone). Hal ini diwujudkan dalam konsensus dunia dalam Kesepakatan Dakar tentang ‘Education for Everyone’ yang menghasilkan beberapa poin kesepakatan: (a). memperluas dan memperbaiki keseluruhan perawatan dan pendidikan anak usia dini yang kurang beruntung; (b). menjamin bahwa menjelang tahun 2015 semua anak: terutama anak perempuan, anak-anak dalam kondisi sulit dan yang termasuk etnis minoritas, memiliki akses dan menyelesaikan pendidikan dasar secara gratis, wajib yang berkualitas baik; (c). menjamin bahwa kebutuhan belajar semua orang terpenuhi melalui akses yang adil pada program-program belajar dan kecakapan hidup (life skills) yang sesuai; (d). mencapai 50 persen tingkat melek huruf orang dewasa menjelang tahun 2015, terutama bagi kaum perempuan, akses yang adil pada pendidikan dasar dan berkelanjutan; (e). menghapus kesenjangan dan mencapai kesetaraan jender dalam pendidikan (dasar dan menengah) menjelang tahun 2005; (f). memperbaiki semua aspek kualitas pendidikan dan menjamin keunggulannya (Darmawan dkk, 2007).

Persoalan pendidikan tidak bisa lepas dari aspek lain dalam kehidupan masyarakat seperti aspek ekonomi, sosial, budaya dan situasi politik. Kesemua aspek itu turut mempengaruhi mutu pendidikan yang berimplikasi pada kualitas SDM suatu negara. Beberapa penelitian telah membuktikan kuatnya korelasi antara kemiskinan dengan rendahnya kualitas pendidikan suatu masyarakat (Darwis, 2004; Susenas, 1999; Sahdan, 2005; Gunawan dan Sugiyanto; Sumedi dan Supadi, 2004; Wirnto, 2004). Selain itu, kemiskinan juga menjadi alasan utama (35,78%) banyaknya anak-anak Indonesia putus sekolah selain karena mereka harus bekerja membantu orang tua (23,56%) dan sebanyak 15, 77% karena menikah (BPS, 2006).

Demikian kompleksnya permasalahan ini sehingga membutuhkan koordinasi dan kerjasama semua lapisan masyarakat, mulai dari pemerintah, perusahaan swasta, organisasi sosial (LSM), serta masyarakat itu sendiri. Oleh karenanya pemberdayaan masyarakat mutlak diperlukan.
Pemberdayaan rakyat (WIM.Poli, dkk, 2006: 81) upaya untuk meningkatkan kemampuan rakyat (masyarakat lokal) untuk memenuhi kebutuhannya tanpa menghambat pemenuhan kebutuhan generasi masa depan, di dalam konteks sosial-budaya, di antara keluarga bangsa dan bangsa-bangsa yang bermartabat. Diharapkan masyarakat mampu melepaskan diri dari empat dimensi kemiskinan: (a). kemiskinan ekonomi (lack of choice); (b). kemiskinan politik (lack of voice); (c). kemiskinan sosial (lack of status); (d). kemiskinan percaya diri (lack of self-confidence). Pemberdayaan masyarakat dapat diwujudkan dengan mengedepankan pembangunan yang bercirikan masyarakat lokal. Terkait dengan hal ini, maka suatu konsep yang dikenal dengan ‘Kemandirian Lokal’ dibutuhkan. Kemandirian lokal adalah sebuah konsep akademik mengenai pembangunan yang tidak mempertentangkan tetapi justru memadukan kekuatan global dan kekuatan lokal untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan (sustainable development) yang dimaksud adalah: (a). kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhannya, (b). dengan menggunakan sumberdaya yang ada pada diri dan lingkungannya, (c). dengan tidak menghalangi pemenuhan kebutuhan generasi masa depan, (d). menuju tingkat kehidupan yang lebih tinggi, (e) .dengan atau tanpa bantuan dari luar, (f). dalam batas hukum & HAM yang universal. (W.I.M. Poli, 2008)

4. Fakta:

a. Sosial – Politik → Kesenjangan jender: tingkat buta huruf perempuan 20%, sementara laki-laki hanya 9%; 71% dari kategori pekerja yang tidak dibayar adalah perempuan; hanya 7% dari pejabat dan manajer senior adalah perempuan; keterwakilan perempuan pada sektor politik masih rendah (10% dari anggota DPR), 87 % dari masyarakat miskin adalah masyarakat yang mempunyai kepala rumah tangga dengan pendidikan SD; 60% diantaranya hidup dari sektor pertanian; 75% hidup di pedesaan, 61% hidup di pulau Jawa; serta wilayah paling miskin tersebar di Kawasan Timur Indonesia. (Susenas, 1999;UNDP, 1999; World Bank, 2000).

b· HDI Indonesia selama tiga tahun terakhir masih menduduki peringkat yang belum memuaskan: peringkat 108 (2005), 110 (2006) dan 107 (2007).

c· Kondisi SDM Indonesia (Damanhuri, 2003):

1· Adanya kesenjangan antara jumlah kesempatan kerja dan angkatan kerja, dimana pada krisis ekonomi (1998) jumlah angkatan kerja nasional sekitar 92,73 juta orang, sedangkan jumlah kesempatan kerja yang ada hanya sekitar 87,67 juta orang dan terdapat sekitar 5,06 juta orang menjadi penganggur terbuka (open unemployment); serta rendahnya tingkat pendidikan angkatan kerja, dimana masih didominasi (63,2%) angkatan kerja berpendidikan dasar.

2· Hasil survei yang dibuat Times Higher Education Supplement (THES) dan QS, lembaga internasional yang membuat peringkat tingkat dunia dalam bidang pendidikan:

3· Tingkat dunia: Universitas Indonesia berada di peringkat ke-250, ITB peringkat ke-258, UGM peringkat ke-270 dan Universitas Diponegoro peringkat ke-495 dari 520 perguruan tinggi dari berbagai negara di dunia yang masuk dalam kriteria penilaian.

4· Tingkat Asia: Universitas Indonesia berada di peringkat 43 dan peringkat ke-6 di wilayah Asia Tenggara.

5· Laporan UNESCO Asia Pasifik: Indonesia hanya memiliki sekitar 10,3% dari APBN untuk anggaran pendidikan(2007), angka yang masih jauh dari ketentuan sebesar 20% dan masih termasuk rendah apabila dibandingkan dengan Singapura (27%), Malaysia (22%) dan Thailand (21%).

d. Laporan BPS 2006:
* Februari 2005:
ü Angkatan kerja sekitar 105,8 juta orang, naik 1,8 juta orang dari Agustus 2004 (104,0 juta orang) sementara tingkat pengangguran terbuka (TPT) mencapai 10,3%, lebih tinggi dari TPT pada Agustus 2004 (9,9%).

ü Jumlah penduduk yang tidak bekerja penuh (underemployment) pada sekitar 29,6 juta orang atau 31,2% dari seluruh penduduk yang bekerja, meningkat dibanding Agustus 2004 (29,8%).

* Februari 2006:
ü Jumlah angkatan kerja mencapai 106,3 juta orang, meningkat sebesar 500 ribu orang dari Februari 2005 sebesar 105,8 juta orang sementara jumlah penduduk yang bekerja sebesar 95,2 juta orang, bertambah 300 ribu orang dari Februari 2005. Angka pengangguran terbuka mencapai 10,4%, sedikit lebih tinggi dibandingkan keadaan pada Februari 2005 (10,3%), tetapi jauh lebih rendah dibandingkan keadaan pada Nopember 2005 (11,2%).

e. Peningkatan Akses Pendidikan bagi penduduk miskin: (a). BOS Rp. 12,6 triliun untuk 41, 9 juta siswa (2007 = Rp. 10,4 triliun untuk 35,2 juta siswa); (b). Beasiswa untuk siswa miskin Rp. 2,25 triliun untuk 1,8 juta siswa SD-SMP, 650 ribu siswa MI-MTs, 732 ribu siswa SMA, 210 ribu siswa MA, dan 210, 6 ribu mahasiswa PT-PT agama (Depkeu, 2008).

f. Laporan UNESCO/OECD, 2005:

"In 2003, the share of young people aged 25 to 34 years who had tertiary degree in Indonesia was 5%."

5. Metode
Menurut Damanhuri (2003), sebelum era reformasi, pendekatan fisik mendominasi pembangunan Indonesia yang sejalan dengan kuatnya orientasi pertumbuhan ekonomi. Dengan kata lain, telah terjadi misallocation of human resources dimana pasar tenaga kerja mengikuti aliran ekonomi konglomeratif (mulai dari sektor industri manufaktur sampai industri perbankan). Akibatnya, dunia pendidikan terjebak dalam kemelut ekonomi politik, dimana terjadi ketimpangan ekonomi yang diakselerasi struktur pasar yang masih terdistorsi. Hal ini terjadi karena terbatasnya visi SDM pad struktur pasar yag sudah ada dan belum mampu menciptakan pasar sendiri akibat kondisi makro ekonomi yang memang belum mendukung. Visi ini kurang kondusif bagi pengembangan SDM, sehingga pembangunan fisik sarana dan prasarana pendidikan tidak dibarengi dengan tolok ukur kualitas pendidikan.

Fokus pengembangan SDM harus memprioritaskan pada kompetensi dan keahlian yang dibutuhkan SDM Indonesia untuk terus produktif, memiliki daya saing secara global dan bersifat fleksibel terhadap perubahan yang cepat. Selain itu keterlibatan pihak swasta, organisasi sosial serta masyarakat itu sendiri perlu didukung oleh pemerintah dalam bentuk pemberian insentif (misalnya keringanan pajak bagi perusahaan yang memberikan beasiswa pendidikan) (Taufiza, 2004).

Selain itu, aspek sosial dan politik memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap mutu pendidikan, dimana aspek sosial inilah yang member kerangka budaya bagaimana dan darimana pendidikan tersebut bergerak dan berkembang, memindahkan budaya serta mengembangkannya (Dinar, 2005). Oleh karena itu esensi pendidikan yang mengakomodasi aspek sosial masyarakat harus: (a). mencerminkan karakter masyarakat yang nantinya akan melahirkan individu-individu yang berkarakter dan berintelektual tanpa meninggalkan nilai-nilai luhur masyarakat, (b). tidak bertentangan dengan nilai-nilai masyarakat sehingga mampu diterima dan dicerna dengan baik oleh masyarakat, (c). mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat baik secara wilayah, (kota-desa) dan status sosial (kaya-miskin). Selain aspek sosial, aspek politik (yang meliputi administrasi dan organisasi, undang-undang dan perundang-undangan yang menafsirkan susunan dan kedudukan organisasi pendidikan serta mengarahkan pergerakannya) juga berperan dalam membingkai ideologi dengan mana pendidikan bertitik tolak untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Political will pemerintah Indonesia mutlak diperlukan dalam upaya membangun pendidikan nasional, terutama dalam penyusunan kurikulum yang merupakan konsep dasar serta petunjuk pelaksanaan pendidikan.Kurikulum pendidikan dipengaruhi oleh beberapa faktor: (a). fisiologis negara, (b). sosiologis (keadaan masyarakat, ekonomi, adat istiadat dan kesehatan), (c). psikologis (minat terhadap kemampuan dan pengalaman penduduk), (d). organisatoris (kurikulum disajikan dalam bentuk tertentu baik dalam luas bahan, isi danurutan) (Dinar, 2005).

Seperti yang dikemukakan di atas bahwa masalah pengembangan SDM bukan hanya merupakan tanggung jawab pemerintah (pusat dan daerah) tetapi juga seharusnya melibatkan partisipasi aktif masyarakat (perusahaan swast, organisasi sosial dan masyarakat perorangan). Perusahaan-perusahaan swasta melalui program Corporate Social Responsibility telah menunjukkan keberhasilannya membantu pemerintah meningkatkan mutu pendidikan Indonesia. PT. Djarum, PT. Astra International, adalah contoh dari sekian banyak perusahaan yang turut andil dalam pengembangan SDM Indonesia. Organisasi sosial seperti Tanoto Foundation (bekerja sama dengan PT Djarum dan Program MM Universitas Indonesia) serta masyarakat perorangan seperti Ny. Elizabeth juga adalah bukti nyata dari program pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan dan memperluas akses pendidikan terutama bagi anak-anak yang kurang mampu (Metro TV, 2008).

6. Kesimpulan
Pengembangan SDM Indonesia – yang merupakan tanggung jawab pemerintah, swasta dan organisasi sosial serta masyarakat dapat dicapai melalui peningkatan kualitas hidup masyarakat di bidang ekonomi, pendidikan dan sosial politik dengan mengedepankan kemandirian lokal sehingga mampu bersaing dalam pasar tenaga kerja secara global.

ARAH PEMBANGUNAN INDONESIA

“The greatest advances of civilization, whether in architecture or painting, in science and literature, in industry or agriculture, have never come from centralized government. (Milton Friedman)”
“… Sama saja dengan membangun rumah; bila masyarakat tidak ikut membangun, ia hanya tidur di rumah tersebut tapi tidak tahu bagaimana merawatnya. (Julius Alberth Karay, dalam WIM Poli, 2006:97).

Premis:

Pembangunan Indonesia harus diarahkan pada pembangunan yang terintegrasi dan berkelanjutan (integrated and sustainable development) di bidang ekonomi, sosial dan lingkungan hidup.

1. Pendahuluan

Pembangunan Indonesia pada masa Orde Baru berkuasa menitikbertakan pada pembangunan di bidang ekonomi dengan ciri khas pertumbuhan ekonomi dengan tolok ukur tingkat GDP per kapita yang tinggi setiap tahun. Pola pembangunan semacam ini masih bersifat konvensional yang mengartikan keberhasilan pembangunan hanya pada meningkatnya investasi asing, komersialisasi dan privatisasi sector-sektro strategis yang melayani kebutuhan rakyat banyak. Fokus pembangunan pada bidang ekonomi ini bertujuan untuk menciptakan trickle-down effect hasil pembangunan ke pada masyarakat secara luas. Besarnya perhatian pemerintah dalam bidang ini menyebabkan pemerintah seolah ‘melupakan’ masalah sosial lain yang timbul seperti kemiskinan, pengangguran, ketimpangan dalam distribusi pendapatan serta kerusakan lingkungan akibat pembangunan di bidang ekonomi.

Masalah kemiskinan misalnya telah menjadi salah satu faktor penting rendahnya angka HDI Indonesia dalam kurun waktu tiga tahun terakhir di antara negara-negara Asia Tenggara, apalagi jika dibandingkan dengan Jepang, China dan Korea. Pada tahun 2005 Indonesia hanya menduduki peringkat 110, dua peringkat di bawah Vietnam. Peringkat Indonesia naik pada tahun 2006 menjadi 108 setingkat lebih tinggi pada tahun 2007 (107), seperti yang digambarkan dalam tabel berikut (omitted).

Reformasi yang bergulir sejak Mei 1998 telah menyebabkan perubahan pada sebagian besar sendi-snedi kehidupan bangsa Indonesia dengan elemen-elemen reformasi seperti demokratisasi, desentralisasi dan pemerintahan yang bersih. Ketiga elemen utama ini telah memicu: (a). terciptanya hubungan baru antara pemerintah dengan masyarakat madni dan dunia usaha, (b). hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, (c). penciptaan transaparansi dan akuntabilitas, (d). partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan-kebijakan pembangunan. Dengan kata lain, reformasi telah menuntut perlunya pembaharuan dalam sistem perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan negara secara nasional (Suzetta, 2007).

Pembangunan nasional Indonesia harus mengakomodasi semua aspek kehidupan masyarakatnya (ekonomi, pendidikan, sosial budaya, politik dan lingkungan hiddup) dengan melibatkan semua elemen bangsa: pemerintah (pusat dan daerah), unsur swasta/LSM dan masyarakat itu sendiri. Pembangunan yang selama ini dilakukan hanya menitikberatkan pada satu aspek saja (ekonomi) dari kehidupan masyarakat yang kemudian menimbulkan efek negativ pada aspek hidup lainnya. Kesenjangan antara masyarakat kaya dengan miskin yang semakin lebar (akibat) pembangunan yang bersifat konglomeratif) menimbulkan masalah sosial seperti meningkatnya tindak kriminalitas adalah contoh kecil dari ekses pembangunan selama ini. Hal ini juga dapat dilihat pada aspek politik, seperti kebijakan pemerintah hanya menguntungkan segelintir orang saja, pemilihan kepala pemerintahan (pusat dan daerah) yang nantinya hanya akan mengakomodasi kepentingan pihak-pihak yang memberikan sumbangsih (terutama finansial) dengan melupakan janji-janji manis perbaikan taraf hidup rakyat miskin.

Pada akhirnya kondisi kemiskinan akan mempengaruhi rendahnya produktifitas, pendapatan, dan kurangnya modal (sisi permintaan) dan dari sisi penawaran akan menyebabkan rendahnya tabungan masyarakat karena rendahnya pendapatan sehingga tidak mampu berinvestasi. Hal ini akan menciptakan tiga lingkaran setan kemiskinan, dimana sehingga dapat dikatakan bahwa kemiskinan dan keterbelakangan ekonomi merupakan dua istilah yang sinonim (Jhingan, 2007: 34).

Kondisi lingkungan hidup juga ikut terkena imbas negatif dari pembangunan yang bertumpu pada pertumbuhan ekonomi semata. Pencemaran lingkungan (darat, laut/danau/sungai dan udara) akibat pembangunan pabrik-pabrik dan eksploitasi SDA yang berlebihan adalah harga yang harus dibayar mahal tidak saja oleh Indonesia tetapi juga masyarakat internasional. Hal ini tidak dapat dipungkiri karena kegiatan ekonomi manusia selalu berinteraksi dengan SDA dan lingkungan hidup tempatnya berada, seperti yang digambarkan dalam skema berikut (omitted):

Dari skema di atas (omitted) jelas menunjukkan efek negatif dari aktifitas ekonomi manusia terhadap lingkungan hidu, yaitu rusaknya ekosistem udara, laut dan darat. Masa depan bumi akan terancam apabila pembangunan yang tidak berwawasan lingkungan masih terus diterapkan oleh semua negara termasuk Indonesia.

2. Rumusan Masalah
Dari uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang diajukan adalah “Mengapa pembangunan Indonesia harus diarahkan pada pembangunan yang terintegrasi dan berkelanjutan (integrated and sustainable development) di bidang ekonomi, sosial dan lingkungan hidup?”

3. Tinjauan Pustaka
Menurut UU no 25 tahun 2004, definisi Pembangunan Nasional adalah:
“upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara dan diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan Nasional.”

Paradigma pembangunan yang mengedepankan pertumbuhan ekonomi cepat (rapid growth economic) dengan mengeksploitasi sumber daya alam dan lingkungan hidup telah menegasikan elemen pembangunan lainnya, seperti lingkungan hidup. Implikasinya, saat ini, kondisi lingkungan hidup telah bergeser yang semula sebagai elemen penopang pembangunan menjadi salah satu ancaman bagi hasil pembangunan itu sendiri baik terhadap generasi saat ini maupun yang akan datang (Subagiyo, 2008). Lebih jauh, menurut Reppeto & Gillis, 1988; Barber, 1989; Poffenberger, 1990, 1999; Peluso, 1992; Berdan dan Masimio, 1994; Nurjaya, 2001, kerusakan hutan tropis yang terjadi di negara-negara sedang berkembang termasuk Indonesia, misalnya, cenderung bersumber dari implementasi paradigma penguasaan dan pemanfaatan sumber daya hutan yang didominasi negara (state-dominated forest control and management) semata-mata untuk mengejar pertumbuhan ekonomi (Nurjaya, 2008).

Dengan demikian, pembangunan yang diharapkan adalah pembangunan yang berkelanjutan yaitu pembangunan yang mampu memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat masa kini tanpa harus mengurangi potensi pemenuhan kebutuhan dan aspirasi masyarakat pada generasi – generasi masa mendatang (Suzetta, 2007; Kementrian Lingkungan Hidup, 2004). Pembangunan berkelanjutan (sustainable development) yang dimaksud adalah: (a). kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhannya, (b). dengan menggunakan sumberdaya yang ada pada diri dan lingkungannya, (c). dengan tidak menghalangi pemenuhan kebutuhan generasi masa depan, (d). menuju tingkat kehidupan yang lebih tinggi, (e) .dengan atau tanpa bantuan dari luar, (f). dalam batas hukum & HAM yang universal. (W.I.M. Poli, 2008).

Deklarasi Rio tahun 1992 yang dilahirkan dalam KTT Bumi (Earth Summit) menjadi tonggak keprihatinan dunia dalam menghadapi krisis pembangunan dan lingkungan. WSSD (World Summit on Sustainable Development) di Johannesburg tahun 2002 menegaskan strategi implementasi dari pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan menginginkan adanya pendistribusian hak-hak atas sumber daya alam dan lingkungan hidup secara adil baik bagi generasi saat ini maupun masa datang. Selain itu, konsep pembangunan berkelanjutan menghendaki adanya integrasi kepentingan ekonomi, sosial, dan perlindungan daya dukung lingkungan hidup secara seimbang dan berkeadilan dalam pembangunanparadigma pembangunan menuju pembangunan yang berkelanjutan, berbasis rakyat, dan berkeadilan). Hal ini memerlukan tata pemerintahan yang baik dengan mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan dan sumber daya alam (Good Sustainable Development Governance-GSDG). Perwujudan GSDG menuntut 9 kondisi dalam tata pemerintahan, yaitu: 1) Adanya lembaga peradilan yang mandiri, profesional dan berintegritas, 2) Adanya lembaga perwakilan rakyat yang responsif dan menjalankan pengawasan secara efektif, 3) Adanya lembaga pemerintah yang transparan, partisipatif, dan bertanggungjawab, 4) Adanya desentralisasi yang demokratis dan lembaga perwakilan daerah yang efektif, 5) Adanya masyarakat sipil yang kuat, 6) Adanya mekanisme pencegahan, penanganan, dan pemulihan konflik, 7) Adanya pemberantasan kemiskinan melalui keterbukaan bagi akses masyarakat terhadap public resources secara berkeadilan, Adanya perubahan pola konsumsi dan produksi yang ramah lingkungan, dan 9) Adanya kebijakan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan dan berbasis pada keadilan rakyat (Subagiyo, 2008).

4. Fakta
a. United Nations Conference on Environment and Development (UNCED) mengadakan pertemuan puncak tentang bumi (Earth Summit), di Rio de Janeiro, Brazil 1992, dihadiri wakil dari 179 negara. Inti pertemuan ini adalah membicarakan bagaimana memperdamaikan kegiatan sosial-ekonomi dengan kelestarian lingkungan alam dan berhasil menyepakati lima dokumen tentang: (a). Convention on Biological Diversity; (b). Framework Convention on Climatic change; (c). Principles of Forest Management; (d). Agenda 21; (e). The Rio Declaration on Environment and Development (Subagiyo, 2008).

b. Millenium Development Goal (MDG) adalah upaya dunia internasional untuk menanggulangi kemiskinan dan menjamin pembangunan berkelanjutan, telah ditandatanganinya oleh para kepala Negara dalam Deklarasi Milenium dengan nama atau tujuan pembangunan milenium yang bertujuan mengurangi setengah dari jumlah kemiskinan global pada tahun 2015.

c. Subagiyo, 2008:
1· Departemen Kehutanan RI: kerusakan hutan pada saat ini telah mencapai kondisi memprihatinkan, dimana laju kerusakan hutan tahun 1998-2000 telah mencapai 3,8 juta Ha/tahun. Sedangkan estimasi Forest Watch Indonesia (FWI) menyatakan laju kerusakan hutan tahun 2001-2003 telah mencapai angka 4,1 juta Ha/tahun. Jika dihitung dalam angka 2 juta Ha/tahun saja, berarti tiap menitnya kerusakan hutan telah mencapai 3 hektar atau sama dengan 6 kali luas lapangan bola (Subagiyo, 2008).

2· Berdasarkan hasil riset Oseanologi LIPI, kekayaan hayati laut Indonesia pada tahun 2005 tercatat tinggal 5,83% (kategori sangat baik), 25% (baik), 26,59% (sedang) dan 31% lainnya mengalami kerusakan. Sedangkan di sektor pertambangan cadangan mineral yang ada pada saat ini t hanya bertahan untuk 18 tahun ke depan.

3· Di sektor udara, hasil pengukuran kualitas udara di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Medan, Bandung, Jambi, dan Pekanbaru, udara dalam kategori baik selama satu tahun hanya berkisar 22-62 hari atau 17 % saja. Kadar pencemar udara di kota-kota tersebut 37 kali lipat di atas standar yang ditetapkan oleh World Health Organization (WHO). Implikasinya, sebagai contoh kualitas udara di Jakarta masyarakat dapat menghirup udara dengan kategori baik rata-rata hanya 22 hari dalam 1 tahun. Luas lahan kritis terus meningkat dimana pada tahun 2000 mencapai 23,2 juta hektar.

4· Pada tahun 1997-1998: kebakaran hutan dan lahan besar-besaran hingga berimbas sampai ke negara sekitar. Sejak saat itu, kebakaran hutan dan lahan terus berulang setiap tahunnya sampai saat ini.

5· Pada tahun 2000: longsornya overburden penambangan PT. Freeport Indonesia di Danau Wanagon, Irian Jaya (Papua) yang menyebabkan meluapnya material (sludge, overburden, dan air) ke Sungai Wanagon dan Desa Banti yang letaknya berada di bawah danau.

6· Tahun 2001: terjadi ledakan tangki PT. Petrokomia Gresik yang mengakibatkan terganggunya kesehatan warga sekitar.

7· Tahun 2002: banjir Jakarta yang hampir melumpuhkan seluruh aktivitas masyarakatnya serta terulang lagi dengan wilayah terdampak yang lebih besar di tahun 2007. Pada tahun 2003 publik dikejutkan dengan kejadian longsor di Mandalawangi-Jawa Barat.

8· Pada tahun 2004-2005: muncul permasalahan kebijakan pertambangan di hutan lindung dan kasus pencemaran Teluk Buyat. Pada tahun 2006 sederatan bencana lingkungan seperti banjir dan longsor terjadi di sejumlah daerah seperti Jember dan Banjarnegara. Masih di tahun yang sama, sektor industri juga menambah panjang permasalahan lingkungan hidup di Indonesia, seperti kasus semburan Lumpur Lapindo Sidoarjo maupun illegal dumping limbah B3 di Cikarang-Bekasi.

5. Metode
Menurut Soemarwoto (1986) yang dikutip oleh Nurjaya (2008), Inti permasalahan pengelolaan sumber daya alam adalah hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungan hidupnya. Ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya disebut ekologi. Konsep sentral dalam ekologi disebut ekosistem, yaitu suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan alam lingkungannya (saling mempengaruhi dan dan saling ketergantungan satu dengan yang lainnya). Menurut ecosystem approach, ekosistem terbentuk oleh komponen sumber daya alam hayati maupun non hayati pada suatu ruang dan tempat, yang berinteraksi dan membentuk kesatuan yang teratur dan saling mempengaruhi, sehingga secara terintegrasi membentuk suatu sistem kehidupan dalam alam semesta ini. Terkait dengan hal ini, manusia adalah komponen makhluk hidup yang paling sentral dan krusial, karena manusia adalah bagian dari unsur makhluk hidup yang paling sempurna dibanding makhluk hidup yang lain (satwa dan tetumbuhan). Manusia memiliki hati nurani, dianugerahi kemampuan untuk berpikir, berkehendak, bersikap, berbicara, maupun bertindak dan berinteraksi dengan lingkungannya. Manusia mengamati dan melakukan adaptasi serta memperoleh pengalaman, dan kemudian mempunyai wawasan tertentu tentang lingkungan hidupnya (enviromental image), yang menggambarkan persepsi manusia tentang struktur, mekanisme, dan fungsi lingkungannya, juga interaksi dan adaptasi manusia termasuk respons dan reaksi manusia terhadap lingkungannya. Pola berpikir inilah kemudian membentuk etika lingkungan (environmental ethic) dalam kehidupan manusia (lihat gambar 3, omitted).

Citra lingkungan dapat didasarkan pada ilmu pengetahuan seperti terpola dalam masyarakat ilmiah di negara-negara maju, (alam pikiran yang bercorak rasionalistik dan intelektualistik). Namun, dari sisi lain citra lingkungan lebih dilandasi oleh sistem nilai dan religi di negara-negara sedang berkembang. Karena itu, yang disebut pertama dikenal sebagai citra lingkungan masyarakat modern sedangkan yang disebut terakhir dikenal sebagai citra lingkungan masyarakat tradisional (Nurjaya, 2008).

Amandemen UUD 1945 di era reformasi telah mengamanatkan setidaknya dua perspektif penting dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup: (a). munculnya pengakuan terhadap keberlanjutan dan wawasan lingkungan dalam penyelenggaraan perekonomian nasional; (b). munculnya pengakuan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai hak asasi manusia sekaligus hak konstitusi dari warga negara. Oleh karena itu, pemerintah berkewajiban: (a). menghormati (to respect); (b). memenuhi (to fulfill); (c). melindungi (to protect) atas hak lingkungan sebagai HAM. Jadi Dua prespektif ini semakin mempertegas tanggungjawab pemerintah secara konstitusional untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan sebagai bagian dari perwujudan HAM. Hal ini dipertegas pula dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. (Subagiyo, 2008).

6. Kesimpulan

Pembangunan Indonesia yang diarahkan pada penerapan pembangunan berkelanjutan (sustainable development) menjamin tercapainya pertumbuhan di bidang ekonomi, terjaganya kondisi sosial masyarakat dan lingkungan hidup.

PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI INDONESIA

“Kemiskinan adalah ketakberdayaan, terpinggirkan dan tidak memiliki rasa bebas (Ravallion, 2001)”
“Ada desa-desa dimana posisi penduduk pedesaan ibarat orang yang selamanya berdiri terendam dalam air sampai ke leher, sehingga ombak yang kecil sekalipun sudah cukup menenggelamkan mereka (Tawney, 1931)”
“Jika Anda memberikan ikan kepada seseorang, Anda memberinya makan untuk satu hari. Jika Anda mengajarnya menangkap ikan, Anda memberinya makan seumur hidup (pepatah Cina, WIM Poli, dkk, 2006: 20)

Premis:

Penanggulangan kemiskinan merupakan tanggung jawab semua pihak (pemerintah, organisasi sosial/swasta, dan masyarakat) yang diarahkan pada peningkatan taraf hidup ekonomi dan pendidikan serta pemberdayaan masyarakat.

1. Pendahuluan
Masalah kemiskinan bukanlah hal baru dalam sejarah kehidupan manusia di muka bumi. Kemiskinan telah ada sejak dahulu kala, dimana pada masa itu masyarakat menjadi menjadi miskin karena kurangnya kemudahan dan materi, bukan karena krisis pangan. Kemiskinan telah mempersempit ruang bagi masyarakat untuk memperoleh sebelas macam hak dasanya: pemenuhan kebutuhan pokok (pangan, sandang, papan), pekerjaan yang layak, perlindungan hukum,rasa aman, kesehatan, pendidikan, partisipasi public dan politik, hak berinovasi, hak menjalankan hubungan spiritual dengan Tuhan serta hak berpartisipasi dalam pemerintahan (Sahdan, 2005).

Indonesia sebagai salah satu negara yang terkena dampak krisis moneter yang berujung krisis ekonomi tahun 1997 sampai saat ini masih bergulat dengan persoalan kemiskinan. Sebelum krisis ekonomi, jumlah penduduk miskin Indonesia adalah 22,5 juta jiwa (1996) meningkat menjadi 49,5 juta jiwa tahun 1998 atau sekitar 24,23% dari jumlah penduduk Indonesia, dimana 31,9 juta jiwa pend9uduk miskin tersebut hidup di pedesaan dan sisanya 17,6 juta jiwa hidup di perkotaan (BPS 2006, Data diolah dari Survei Sosial Ekonomi, Susenas).

Jumlah penduduk miskin Indonesia dari tahun 2000 hingga tahun 2005 mengalami penurunan dari 38,7 juta jiwa (19,14%) menjadi 35,1 juta jiwa (sekitar 15,97%). Namun angka ini meningkat menjadi 17,75% pada tahun 2006 meskipun mengalami sedikit penurunan pada tahun 2007 yaitu 16,58%. (BPS, 2006; Dep.Keu, 2008).

Grafik-grafik berikut (omitted) menunjukkan tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran dan pertumbuhan GDP di Indonesia selama tahun 2000 – 2006. Ketiga hal ini saling terkait dimana tingkat kemiskinan dapat disebabkan oleh tingginya tingkat pengangguran (lihat Singer and Jones, 1994) dan rendahnya tingkat pertumbuhan GDP.


Kondisi ini semakin diperparah dengan naiknya harga beras (33%) dan minyak mentah di pasar internasional yang menembus angka lebih dari $100/barrel (143%). Kelangkaan minyak tanah, gas elpiji, dan beras membuat rakyat semakin kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pangan, sandang, pelayanan kesehatan yang berakibat banyaknya anak-anak Indonesia yang menderita gizi buruk, bahkan berujung kematian. Sebut saja misalnya 1500 dari 200 ribu balita menderita gizi buruk di Yogyakarta, di Riau sebanyak 166.167 balita (33,3%) dari 499.000 balita menderita gizi buruk selama tahun 2007 dan serta kota-kota lainnya seperti di NTT, sejumlah propinsi di pulau Jawa dan Sulsel (terdapat 67 kasus gizi buruk) (Kurniawan, 2008).

Selain itu, kemiskinan juga menyebabkan banyaknya orang tua tidak mampu menyekolahkan anak-anak mereka. Ada tiga alasan utama anak-anak Indonesia tidak bersekolah: kurangnya dana orangtua (35,78%), mereka harus bekerja membantu orang tua (23,56%) dan sebanyak 15, 77% karena menikah (BPS, 2006). Kemiskinan juga menjadi alasan sempurna penyebab rendahnya Indeks Pembangunan Manusia Indonesia (Human Development Index, HDI). Laporan HDI 2004 (menggunakan data 2002) menunjukkan Indonesia berada di urutan ke-111 dari 177 negara dengan angka indeks 0,692 (Sahdan, 2005). Angka indeks HDI adalah komposit dari angka harapan hidup, tingkat melek huruf, jumlah partisipasi terhadap jenjang pendidikan (dasar – menengah – tinggi) serta GDP per kapita. Meskipun peringkat HDI Indonesia meningkat menjadi urutan 110 (tahun 2005), 108 (tahun 2006) dan 107 (tahun 2007), namun masih jauh di bawah negara-negara Asia Tenggara lainnya, bahkan berada dua peringkat di bawah Vietnam tahun 2007.

Upaya penanggulangan kemiskinan telah dilakukan pemerintah dengan penyediaan kebutuhan dasar seperti pangan, pelayanan kesehatan dan pendidikan, perluasan lapangan kerja, pembangunan prasarana dan pendampingan, pembangunan sektor pertanian, pemberian dana bergulir, penyuluhan sanitasi, dan lain-lain. Namun, keberlanjutan upaya ini sangat bergantung pada ketersediaan anggaran dan komitmen pemerintah karena semuanya berorientasi material. Dengan kata lain, kajian mengenai kemiskinan berdasar pada paradigma modernisasi (the modernization paradigm) dan the product centered model yang didasarkan pada teori pertumbuhan ekonomi (Gunawan dan Sugiyanto, 2004).

2. Rumusan Masalah
Dari latar belakang di atas maka rumusan masalah yang diajukan adalah: “Mengapa peningkatan taraf hidup ekonomi dan pendidikan serta pemberdayaan masyarakat dapat dijadikan sebagai langkah dasar dalam penanggulangan kemiskinan di Indonesia?

3. Tinjauan Pustaka
Menurut Nasikun (1995) yang dikutip oleh Gunawan dan Sugiyanto (2004), kemiskinan adalah sebuah fenomena multidimensional dimana hidup miskin diartikan tidak hanya hidup kekurangan dalam hal papan, sandang dan papan tetapi juga berarti akses yang rendah terhadap bermacam sumberdaya dan asset produktif yang dibutuhkan untuk pemenuhan kebutuhan yang paling dasar tersebut. Kemiskinan menurut BPS, adalah kondisi seseorang yang hanya dapat memenuhi kebutuhan makannya kurang dari 2100 kalori/kapita/hari. Kemiskinan dapat pula diartikan sebagai kondisi dimana tidak tercapainya kehidupan yang layak dengan penghasilan US$ 1/hari (World Bank). Menurut BAPPENAS (2002), kemiskinan adalah suatu kondisi yang dialami oleh seseorang/ kelompok orang yang tidak mampu menjalankan hidupnya sampai suatu taraf yang dipandang manusiawi (Sumedi dan Supadi, 2004). Kemiskinan dapat pula diartikan sebagai: (a). lacking of both money and basic necessities needed to successfully live such as food, water, education and shelter, (b). the economic condition of lacking predictable and stable means of meeting basic life needs. (Hasanuddin, 2008).

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa kemiskinan dibedakan dalam empat dimensi: (a). dimensi ekonomi: ketidakmampuan mansyarakat memenuhi kebutuhan dasarnya akibat rendahnya penghasilan (lack of choice); (b). dimensi politik: rendahnya kemampuan berpartisipasi dalam politik (lack of voice); (c). dimensi sosial: rendahnya status sosial dalam masyarakat (lack of status); (d). dimensi psikologis: rendahnya rasa percaya diri (lack of self-confidence) (WIM.Poli, dkk, 2006: 81). Karenanya, ciri-ciri masyarakat miskin adalah: (a). minimnya akses politis dalam proses pengambilan keputusan terkait hidup mereka, (b). tersingkir dari lembaga sosial masyarakat yang utama, (c). rendahnya kualitas SDM, kesehatan, pendidikan, keterampilan yang berpengaruh terhadap rendahnya penghasilan secara ekonomi, (d). memiliki budaya/nilai etos kerja yang rendah, berpikir praktis dan fatalism, dan (e). minimnya kepemilikan aset fisik, seperti aset lingkungan hidup (air bersih dan penerangan).

Menurut Valeriana Darwis (2004), faktor penyebab kemiskinan dapat dibagi dua: faktor internal (SDM dan SD fisik), dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa keluarga miskin rata-rata memiliki tingkat pendidikan yang rendah (tidak tamat SMP). Terkait dengan SD fisik, sebagian besar respondennya memiliki kondisi rumah yang jauh dari layak untuk ukuran kesehatan ideal. Selain itu hasil risetnya menunjukkan bahwa penduduk miskin memiliki lahan pertanian yang kecil (0,16 ha) bahkan banyak diantaranya hanya sebagai petani penggarap. Faktor kedua adalah faktor eksternal (potensi/keadaan wilayah, sarana/prasarana, kelembagaan, aksesibilitas terhadap: produksi, modal, pasar dan faktor ekonomi lainnya), dimana hasil riset ini menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk yang berkategori miskin hidup dalam wilayah yang kurang potensial dan memiliki akses yang rendah terhadap faktor-faktor ekonomi yang mendukung mereka untuk hidup cukup.

4. Fakta
a. Data kemiskinan:

1. Menurut data (BPS, 2006), tingkat kemiskinan di Indonesia pernah mengalami penurunan dalam kurun waktu 20 tahun (1976 – 1996) yaitu dari 40,1% menjadi 11,3% sebelum krisis ekonomi melanda Indonesia. Setelah krisis, prosentase penduduk miskin semakin meluas (lihat grafik 2) bahkan hingga mencapai 16,58% (2007) dari total penduduk Indonesia (Depkeu, 2008).

2. 87 % dari masyarakat miskin memiliki kepala rumah tangga dengan pendidikan SD; 60% diantaranya hidup dari sektor pertanian; 75% hidup di pedesaan, 61% hidup di pulau Jawa; serta wilayah paling miskin tersebar di Kawasan Timur Indonesia. (Susenas, 1999).

3. Kesenjangan jender: tingkat buta huruf perempuan 20%, lebih tinggi daripada laki-laki yang hanya 9%; 71% dari kategori pekerja yang tidak dibayar adalah perempuan; hanya 7% dari pejabat dan manajer senior adalah perempuan; keterwakilan perempuan pada sektor politik masih rendah (10% dari anggota DPR)(Susenas, 1999;UNDP, 1999; World Bank, 2000).

b. Kegagalan berbagai program pemerintah (Sahdan 2005):

1. Program-program:
Ø Kredit Usaha Tani (KUT) dengan plafon Rp. 8,4 triliun tahun 1998 gagal karena tidak benar-benar memberdayakan masyarakat sehingga per September 2000 tunggakan KUT mencapai Rp. 6,169 triliun (73,69%) dari realisasi kredit.

Ø Program Kredit Ketahanan Pangan (KKP) yang pada tahun 2004 berhasil, tetapi gagal karena bank sulit menyalurkan kredit dan petani sulit membayar bunganya.

Ø Program Pengembangan Kecamatan (PPK) bertujuan mengurangi kemiskinan gagal karena perencanaan yang tidak matang, kurangnya transparansi alokasi dan penggunaan anggaran kepada masyarakat desa.

Ø Program Padat Karya Desa – Pengembangan Wilayah Terpadu (PKD – PWT) di NTT, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, NTB; gagal karena proses perencanaan, pelaksanaan dan penyaluran bantuan sangat tergantung pada TPD (Tim Pelaksana Desa).

2· Subsidi (BBM, pupuk, dll) pemerintah tidak efektif membantu masyarakat lepas dari kemiskinan karena justru dinikmati oleh orang-orang kaya.

c. Program pemerintah setelah krisis ekonomi (Depkeu, 2008):
1. Anggaran program kemiskinan dalam APBN yang meningkat dari tahun ke tahun, seperti digambarkan grafik berikut (omitted): 28 triliun rupiah (2004) menjadi 53 triliun rupiah (2008).

2· Alokasi anggaran 2008 Rp. 5,22 triliun meliputi: (a). Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan PNPM pedesaan = Rp. 3, 59 triliun untuk 2.389 kecamatan (2007 = Rp. 1,45 triliun); (b). Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah/ Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) = Rp. 685,4 miliar untuk 955 kecamatan (2007 = Rp. 1,48 triliun); (c). Program Keluarga Harapan = Rp. 939,7 miliar untuk 700 ribu rumah tangga sangat miskin (RTSM) (2007 =Rp. 720,1 miliar).

3· Peningkatan Akses Pendidikan bagi penduduk miskin: (a). BOS Rp. 12,6 triliun untuk 41, 9 juta siswa (2007 = Rp. 10,4 triliun untuk 35,2 juta siswa); (b). Beasiswa untuk siswa miskin Rp. 2,25 triliun untuk 1,8 juta siswa SD-SMP, 650 ribu siswa MI-MTs, 732 ribu siswa SMA, 210 ribu siswa MA, dan 210, 6 ribu mahasiswa PT-PT agama.

4· Peningkatan akses kesehatan bagi penduduk miskin (Askeskin): (a). Pelayanan kesehatan di Puskesmas Rp. 1 triliun untuk 76,8 juta RTSM (2007 = Rp. 1 tirliun untuk 76,8 juta RTSM); (b). Pelayanan kesehatan kelas III Rumah Sakit Rp. 3,7 triliun untuk 76,8 juta RTSM (2007 = Rp. 2,4 triliun untuk 76,4 juta RTSM).

5· Subsidi yang pro poor: (a). Subsidi pangan Rp. 6,6 triliun untuk 19,1 juta rumah tangga miskin (2007 = Rp. 6,6 triliun untuk 15,8 juta RTM); (b). Subsidi bunga kredit Rp. 2,1 triliun (2007 = Rp. 1,6 triliun) untuk kredit ketahanan pangan (KKP), KPRSh, kredit energi alternative, kredit bunga untuk pengusaha NAD; (c). Subsidi minyak goreng Rp. 600 miliar (2007 = Rp. 325 miliar).

6· Peningkatan akses berusaha: (a). Credit scheme untuk UMKM melalui kredit pedesaan BRI; (b). Pemberdayaan UMKM dengan perbaikan akses kepada sumber-sumber keuangan, memperluas pasar bagi produk-produk UKM dan reformasi regulasi

5. Metode:
Penanggulangan kemiskinan dapat dilakukan melalui:

a. Program penyelamatan
Program penyelamatan yang selama ini dilakukan oleh pemerintah seperti JPS (di bidang pendidikan, pangan, kesehatan dan sosial) tetap diperlukan untuk mengatasi kemiskinan pada tahap awal (Sumedi dan Supadi, 2004), tetapi hal itu hanya bersifat temporer (WIM Poli, 2008).

b. Program penciptaan lapangan kerja
Usaha penciptaan lapangan kerja di segala bidang yang dapat membantu masyarakat keluar dari kemiskinan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah tetapi juga perusahaan swasta, organisasi sosial (LSM) dan masyarakat sendiri. Perusahaan misalnya, melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) melakukan mitra usaha dengan pengusaha kecil sehingga dapat berkembang dan membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat. Contohnya, Pertamina dengan mitra usaha perajin batik tanah liek (Bu Hj. Wirda Nahim) di Sumatera Barat (Smile, Metro TV, 2008). Juga usaha seorang penyandang cacat, Muhammad Junaid yang memberdayakan penyandang cacat untuk mandiri dengan melatih dan mendidik mereka untuk mandiri dengan usaha menjahit dengan dana pribadi (Kick Andy, Metro TV, 2008) adalah realitas peran serta masyarakat dalam menanggulangi kemiskinan.

c. Program pemberdayaan
Program pemberdayaan dalam jangka pendek untuk mengatasi krisis, pembangunan prasarana, penanggulangan kemiskinan di perkotaan, program kemandirian ekonomi rakyat, program kredit usaha keluarga sejahtera, dan sebagainya yang selama ini dilakukan pemerintah harus tetap dilanjutkan untuk menanggulangi kemiskinan (Sumedi dan Supadi, 2004).
Pemberdayaan harus meliputi semua aspek kehidupan masyarakat (ekonomi, sosial, budaya dan politik), karena persoalan kemiskinan adalah persoalan multidimensional (Mujiran, 2003).
Pemberdayaan yang dimaksud bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat lokal dalam memenuhi kebutuhannya tanpa menghambat pemenuhan kebutuhan generasi masa depan, di dalam konteks sosial-budaya, di antara keluarga bangsa dan bangsa-bangsa yang bermartabat, sehingga dapat terlepas dari empat dimensi kemiskinan (WIM Poli dkk, 2006:81; WIM Poli, 2008).

Hal ini dapat dilihat pada kasus Grameen Bank dimana Muhammad Yunus memberdayakan masyarakat miskin di Bangladesh dengan mendirikan sebuah bank yang berpihak pada kaum miskin. Di Indonesia, hal yang sama dilakukan oleh Bupati Jayapura (Habel Melkias Suwae, S.Sos, MM) yang memberdayakan masyarakat asli Papua melalui Program Pemberdayaan Distrik dengan melaksanakan tiga prinsip pemberdayaan masyarakat lokal: (a). Community-oriented, (b). Community-based, dan (c). Community-managed (WIM Poli, dkk, 2006: 89).
Di bidang pendidikan, pemberdayaan ini juga dilakukan oleh seorang Elizabeth di wilayah Kemang, Jakarta Selatan yang membuka kelompok bermain dan TK Pelangi untuk anak-anak miskin berumur 3 – 5 tahun tanpa dipungut bayaran. Di bidang kesehatan, terdapat tiga entrepreneur muda (Andy Lim, Vanessa Wen dan Prasetya Boogie) yang mendirikan Yayasan Untaian Kasih bagi anak-anak penderita kanker yang kurang mampu (Oasis, Metro TV, 2008).

Pemberdayaan (WIM Poli, 2006, 2008) ini tidak hanya ditujukan pada faktor fisik yang nampak tetapi juga pada faktor moral yang tidak nampak, seperti modal sosial (hubungan antar masyarakat), modal spiritual intelligence (nilai-nilai agama), pembentukan perilaku yang kesemuanya harus dilakukan sejak usia dini. Sikap keberpihakan pada sesama yang kekurangan yang diwujudkan dalam tindakan nyata adalah buah dari nilai (moral dan agama) yang dianut dan kesetiaan manusia untuk mendengar suara hati yang mampu melihat sesuatu hal dengan mata, hati dan semangat orang lain (Stephen R. Covey dalam WIM Poli, dkk, 2006: 39).

6. Kesimpulan
Penanggulangan kemiskinan adalah tanggung jawab semua pihak, pemerintah, organisasi sosial dan swasta, masyarakat dengan peningkatan taraf hidup ekonomi, peningkatan mutu pendidikan serta pemberdayaan masyarakat. Langkah pemerintah dalam mengatasi masalah kemiskinan yang selama ini bersifat top-down sudah saatnya dirubah karena terbukti menemui kegagalan dalam implementasinya. Perumusan strategi penanggulangan kemiskinan harus mengakomodasi suara rakyat yang menderita kemiskinan (bottom-up) agar program yang dijalankan tepat sasaran dan berkelanjutan.

Pemberdayaan masyarakat dalam arti seluas-luasnya perlu terus digalakkan oleh semua pihak di semua aspek kehidupan masyarakat dengan menitikberatkan pada upaya mengubah tata nilai dan perilaku masyarakat sejak usia dini. Usaha pemberdayaan ini dilakukan dengan membangun faktor yang nampak (fisik) dan mengembangkan faktor yang tidak nampak, seperti budaya lokal masyarakat setempat, nilai-nilai moral dan agama.

Get what you want - every time...

Sail through all kinds of sticky situations with several tips on being more assertive...

• keep it simple : 'just be direct!' urges Deborah May, an executive coach. Talking too much seems 'indecisive and wishy-washy'. People get confused by lots of words and the message gets lost. State your request simply and without apologising (according to one study, women do three times more often than men). She says, 'women use 'sorry' as a gap filler, but men can interpret this to mean you're always making mistakes.'

• get serious : smiling is the worst thing you can do when you're angry. Deborah May says, 'it's confusing and undermines your credibility'. Women often smile while delivering bad news to soften the blow. Meanwhile, if someone flies off the handle, remember that ' the power is in staying calm' and not interupting. Many women confuse being assertive with being angry, and their response can quickly escalate from submissive to aggressive.

• be honest : 'don't make execuses'. As soon as you start doing that, your boss will start trying solve your problems for your. Instead, as Deborah May recommends, 'calmly explaining you're unavailable and offeirng alternative solution to the problem. If your boss insistent, a good trick is simply repeat that you're not available - without making any execuses or apologies as to why you can't do what he/she wants you to do...

it's worthwhile to try them when facing such sittuations...

what to do before walk away....

Thinking of quit your current job?
Studies show that almost half of us feel unhappy at work - but is it really time to quit?
Here few things to consider before you throw in the towel (Marie Claire, August 2008):

• Pinpoint the problem : According to Dr Glyn Brokensha, a workplace psychoterapist that sometimes the real problem lie outside the office... a lot of people who say they are dissatisfied with their jobs are actually dissatisfied with other areas of their lives, such as their relationships and so on.

• Write down the pros and cons : before handing in your resignation, it's time to put pen to paper, make a list of the five qualities that you most and least want in any job, Dr Brokensha advises. Do you crave a more creative role, or do you value a work-life balance? Comparing these criteria to your current job will help you to identify exactly what's going wrong - and whether you need a major career change or to simply tweak the role you're already in.

• Take control and have a purpose : research has shown that the more control workers have over their jobs, the happier they are. Feeling like you have an autonomy can triple your risk of depression. To combat this, Jim Bright, a career specialist recommends reassessing your work - from your progress to your prospects - every three months. This will help you stay motivated. Alternatively, Dr Brokensha suggests taking on more responsibilities.

• Talk to your boss : there's no point in searching for a new job if you haven't considered the opportunities right under your nose. Jane Lowder, a career coah of Max Coaching, advises: approach your boss early, often they're the last t know if their employees are unhappy and they're the ones most capable of accommodating your needs. Many employers are happy to fund external or in-house training.

So...hope they're help you...

Macroeconomics....

Now let's talk about macroeconomics. Actually, this is the way I study it by summarizing the well known Macroeconomics books, one of them is written by Rudiger Dornbursh and Stanley Fischer, fifth edition, McGraw-Hill Publishing Company. The first author is from Department of Economics, Massachusetts Institute of Technology and the second one is from the World Bank and the same department with Dornbursch. So....let's start by seeing what are its contents....

A. Part I

1. Introduction
2. National Income Accounting
3. Income and Spending
4. Money, Interest, and Income
5. Fiscal Policy, Crowding Out, and the Policy Mix
6. International Linkages
7. Aggregate Supply and Demand: An Introduction

B. Part II

1. Consumption and Saving
2. Investment Spending
3. The Demand for Money
4. The Fed, Money and Credit
5. Stabilization Policy: Prospects and Problems

C. Part III

1. Aggregate Supply: Wages, Prices, and Employment
2. Inflation and Unemployment
3. The Ttradeoff between Inflation and Unemployment
4. Budget Deficits and the Public Debt
5. Money, Deficits, and Inflation
6. The MAcroeconomics: The Interaction of Events and Ideas
7. Long - Term Growth and Productivity
8. International Adjustment and Interdependence

Next... here its contents....

A. Part I

1. Introduction

There have long been two main intellectual traditions in macroeconimics, which caused a debate between monetarists (led by Milton Friedman) on one side and Keynesians (led by Franco Modigliani and James Tobin) on the other side, in the 1960s -about the statement that markets work best if left to themselves or the statement that government intervention can significantly improve the operation of the economy. In the 1970s, the debate on much the same issues brought to the fore a new shool of thought, i.e. the new classical macroeconomists. This group - which is developed in the 1970s and remained influential in the 1980s - led by Robert Lucas, Thomas Sargent, Robert Barro, Edward Prescott and Neil Wallace ( the university of Minnesota) and shared many policy views with Friedman. The group sees the world as one in which individuals act rationally in their self-interest in markets that adjust rapidly to changing conditions and the government intervention only make things worse. There are three central working assumption of this school of thought:

• economic agents maximize, where households and firms make optimal decisions, which means that all available information is utilissed in reaching the best possible decisions in the circumtances in which agents find themselves.
• decisions are rational and are made by using all the relevant information. Expectations are rational when they are statistically the best predictions of the future that can be made using the available information. That is why this group is sometimes called as the rational expectations school of thought, though rational expectations is only a part of the theoretical approach of the new classical group.
• markets clear, accordingly prices and wages adjust in order to equate supply and demand.

While... the New Keynesians....

which includes George Akerlof and Janet Yellen (the university of California - Berkeley), Olivier Blanchard (MIT), Greg Mankiw ans Larry Summers (Harvard University) and Ben Bernanke (Princeton University) - argue that sometimes, markets don't clear even when individuals are lookingg out for their own interests. Both informationa problems and costs of changing prices lead to some price rigidities and, as a result, create a possibility for macroeconomic fluatuationd in output and employment.

What about GNP?... what does it mean?... we'll discuss further in the next section...

The growth rate of the economy is the rate at which real GNP is increasing.

Let's first see reasons for the growth of real GNP, as follows:

• changes in the available amount of resources (capital and labor) in the economy. These two resources are used in the process of production of goods and services . Increases in the availability of these production factors - thus account for the increase of real GNP.
• changes in the efficiency with wwhich production factors work.

how about empolyment and unemployment...?

The unemployment rate is the fraction of the labor force that can't find jobs.

inflation rate, the growth rate, and the rate of unemployment are the three measurement of macroeconomic performance .

When inflation occurs, the prices of goods increase and also when inflation happens - it is sometimes associated with the disturbances to the economy - make it unpopular.

When the rate of growth is high, there is an increase in production of goods and services, leads an increase of standard of living, to lower unemployment rate and economy provides more jobs available for society.

but...

when the unemployment rate is high, jobs will difficult to find. the unemployed suffer a loss in their standard of living, personal distress, and sometime a lifetime deterioration in their career opportunities.

now...let's talk about the business cycles and the output gap...

Those three measurement mentioned above are closely related through to business cycle.

What is the business cycle anyway....?

The business cycle is the more or less regular pattern of expanssion (recovery) and contraction (recession - mild impact and depression - if severe ones) in economic activity around the path of trend growth; at a cyclical peak, economic activity is high relative to trend , and at a cyclical trough, the low point in economic activity is reached.

The trend path of GNP is the path GNP would take if factors of production were fully employed.

Then ... the output gap....

it measures the gap between actual output and the output that economy could produce at full employment given existing resources.

Full-employment is also known as potential output. So ...

output gap = potential output - actual output

It also measures of size of the cyclical output deviates from potential or trend output

So far... we've learnt some terms of macroeconomics...

Let's stop here for you (and ofcourse especially me...) to have a chance digesting them....