Wednesday, August 13, 2008

PENGEMBANGAN SDM DI INDONESIA


“All men by nature desire knowledge. (Aristotle)”
“The educated differ from the uneducated as much as the living from the dead (Aristotle)”

Premis: Kualitas SDM Indonesia dipengaruhi oleh kualitas di bidang ekonomi, pendidikan dan sosial politik.

1. Pendahuluan
Plato dan Aristoteles menempatkan kebijakan intelektual pada tempat yang tinggi. Hal ini dapat dilihat pada rencana-rencana penddidikan yang mereka kemukakan selalu menekankan kebijakan moral, latihan kemauan, fisik yang menunjang kekuatan moral dan intelektual yang kesemuanya berkaitan dengan kebaikan, disiplin dan keselarasan dalam berpikir. Selain itu, mereka juga menekankan pada kepandaian untuk membuat barang dan kebijakan praktis yang dapat menimbang secara tepat dalam mencapai tujuan-tujuan yang baik dalam kehidupan.

Indonesia terkenal sebagai salah satu negara dengan jumlah penduduk besar. Namun sudah saatnya pandangan klasik ini dirubah menjadi sebuah ‘negara besar yang memiliki potensi sumberdaya manusia yang berbakat’. Cara pandang pertama berkonotasi negatif dan kurang memiliki potensi karena jumlah penduduk besar dipandang sebagai ‘beban’, sedangkan cara pandang yang kedua bermakna positif dan optimisme yang mendalam. Namun tak dapat disangkal pula bahwa pemerintah selama ini kurang memberikan porsi perhatian yang cukup bagi pengembangan kualitas SDM Indonesia. Hal ini dapat dipahami karena perhatian pemerintah lebih terfokus pada bagaimana cara mengeksploitasi SDA dan energi yang berlimpah dan dijadikan sebagai satu-satunya potensi daya saing Indonesia dengan negara lain.
Secara nasional, angka Human Development Index (HDI) Indonesia – meskipun menunjukkan peningkatan selama 25 tahun (1975 – 2000) – masih rendah (0,692) dibanding dengan negara-negara lain dan hanya menempati peringkat ke-111 dari 177 negara. Hasil yang sama ditunjukkan oleh World Competitiveness Yearbook tahun 2006 yang justru memperlihatkan peringkat Indonesia yang hanya menempati urutan ke-59 dibanding dengan negara berkembang lainnya, seperti Brazil (51), Mexico (56) dan Argentina (58).


Rendahnya daya saing dan angka HDI Indonesia disebabkan oleh banyak faktor antara lain kondisi perekonomian yang menyebabkan rendahnya tingkat penghidupan masyarakat secara ekonomi. Hal ini jelas mempengaruhi kemampuan finansial mereka untuk membiayai pendidikan anak-anak mereka bahkan anak-anak usia sekolah terpaksa meninggalkan bangku sekolah demi membantu orang tua mencari nafkah. Selain itu kondisi sosial, budaya dan politik turut andil dalam rendahnya kualitas SDM Indonesia. Ketimpangan dan jurang sosial antara masyarakat kaya dan miskin yang semakin hari semakin lebar serta kondisi politik masyarakat Indonesia yang belum siap secara mental menuju demokrasi yang damai tidak dapat disangkal memiliki korelasi yang kuat dengan kualitas dan daya saing SDM di pentas masyarakat internasional dalam era globalisasi ini.
Indonesia perlu memprioritaskan upayanya untuk meningkatkan kualitas SDMnya, tidak hanya sekedar memenuhi kebutuhan dasar masyarakatnya tetapi juga untuk meletakkan fundamental pertumbuhan ekonomi yang kokoh dan menjamin kelangsungan iklim demokrasi dalam jangka panjang. Investasi di bidang SDM ini penting dan dapat dicapai dengan program pengembangan yang tepat dan berkelanjutan, komitmen kuat dan keberpihakan pemerintah sebagai regulator dan lokomotif penggerak utama dalam pengembangan kualitas SDM.

2. Rumusan Masalah
Dari latar belakang di atas maka rumusan masalah yang diajukan adalah “Mengapa kualitas SDM Indonesia dipengaruhi oleh kualitas di bidang ekonomi, pendidikan dan sosial politik?

3. Tinjauan Pustaka
Indonesia sudah saatnya memikirkan untuk beralih basis daya saing dari SDA sebagai dasar kompetitif ke SDM dalam menghadapi era liberalisasi ekonomi secara global (WTO), terutama untuk wilayah Asia Pasifik (APEC). Hal ini dikarenakan hanya negara-negara dengan kualitas SDM yang tinggi yang mampu meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakatnya (Kristiadi, 1997:75-76). Dengan kata lain, negara yang memiliki SDM yang berkualitas – meskipun dengan SDA terbatas – lebih mampu bersaing di dunia internasional dibanding negara yang memiliki SDA melimpah namun memiliki kualitas SDM yang rendah.

UNESCO sebagai salah satu badan dunia yang bergerak di bidang pendidikan, sains dan kebudayaan mencanangkan program dasawarsa yang dinamis yaitu Education for Sustainable Development (2005 -2014). Program ini memiliki visi baru mengenai pendidikan dengan memberdayakan setiap orang dari seluruh kelompok usia untuk turut bertanggungjawab dalam menciptakan masa depan berkelanjutan. ESD adalah suatu upaya untuk menjadikan masyarakat peduli agar mereka memenuhi kebutuhan hidup mereka tanpa merusak kemampuan generasi-generasi berikut untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. ESD bertujuan untuk mengubah perilaku dan wawasan manusia agar semua orang memperoleh rasa ikut memiliki masa depan yang berkelanjutan (Basorie, 2005). Menurut Derek Elias, koordinator ESD Asia Pasifik, dasawarsa ESD ini mutlak dibutuhkan untuk menggugah kesadaran dan komitmen masyarakat dalam berperan aktif menanggulangi tantangan-tantangan besar lingkungan dan sosial yang dihadapi dunia secara global.

Persoalan pendidikan telah menjadi persoalan dunia yang membutuhkan kerjasama secara internasional untuk meningkatkan mutu yang merupakan tujuan kedua dari Millenium Development Goals (create basic education for everyone). Hal ini diwujudkan dalam konsensus dunia dalam Kesepakatan Dakar tentang ‘Education for Everyone’ yang menghasilkan beberapa poin kesepakatan: (a). memperluas dan memperbaiki keseluruhan perawatan dan pendidikan anak usia dini yang kurang beruntung; (b). menjamin bahwa menjelang tahun 2015 semua anak: terutama anak perempuan, anak-anak dalam kondisi sulit dan yang termasuk etnis minoritas, memiliki akses dan menyelesaikan pendidikan dasar secara gratis, wajib yang berkualitas baik; (c). menjamin bahwa kebutuhan belajar semua orang terpenuhi melalui akses yang adil pada program-program belajar dan kecakapan hidup (life skills) yang sesuai; (d). mencapai 50 persen tingkat melek huruf orang dewasa menjelang tahun 2015, terutama bagi kaum perempuan, akses yang adil pada pendidikan dasar dan berkelanjutan; (e). menghapus kesenjangan dan mencapai kesetaraan jender dalam pendidikan (dasar dan menengah) menjelang tahun 2005; (f). memperbaiki semua aspek kualitas pendidikan dan menjamin keunggulannya (Darmawan dkk, 2007).

Persoalan pendidikan tidak bisa lepas dari aspek lain dalam kehidupan masyarakat seperti aspek ekonomi, sosial, budaya dan situasi politik. Kesemua aspek itu turut mempengaruhi mutu pendidikan yang berimplikasi pada kualitas SDM suatu negara. Beberapa penelitian telah membuktikan kuatnya korelasi antara kemiskinan dengan rendahnya kualitas pendidikan suatu masyarakat (Darwis, 2004; Susenas, 1999; Sahdan, 2005; Gunawan dan Sugiyanto; Sumedi dan Supadi, 2004; Wirnto, 2004). Selain itu, kemiskinan juga menjadi alasan utama (35,78%) banyaknya anak-anak Indonesia putus sekolah selain karena mereka harus bekerja membantu orang tua (23,56%) dan sebanyak 15, 77% karena menikah (BPS, 2006).
Demikian kompleksnya permasalahan ini sehingga membutuhkan koordinasi dan kerjasama semua lapisan masyarakat, mulai dari pemerintah, perusahaan swasta, organisasi sosial (LSM), serta masyarakat itu sendiri. Oleh karenanya pemberdayaan masyarakat mutlak diperlukan.
Pemberdayaan rakyat (WIM.Poli, dkk, 2006: 81) upaya untuk meningkatkan kemampuan rakyat (masyarakat lokal) untuk memenuhi kebutuhannya tanpa menghambat pemenuhan kebutuhan generasi masa depan, di dalam konteks sosial-budaya, di antara keluarga bangsa dan bangsa-bangsa yang bermartabat. Diharapkan masyarakat mampu melepaskan diri dari empat dimensi kemiskinan: (a). kemiskinan ekonomi (lack of choice); (b). kemiskinan politik (lack of voice); (c). kemiskinan sosial (lack of status); (d). kemiskinan percaya diri (lack of self-confidence). Pemberdayaan masyarakat dapat diwujudkan dengan mengedepankan pembangunan yang bercirikan masyarakat lokal. Terkait dengan hal ini, maka suatu konsep yang dikenal dengan ‘Kemandirian Lokal’ dibutuhkan. Kemandirian lokal adalah sebuah konsep akademik mengenai pembangunan yang tidak mempertentangkan tetapi justru memadukan kekuatan global dan kekuatan lokal untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan (sustainable development) yang dimaksud adalah: (a). kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhannya, (b). dengan menggunakan sumberdaya yang ada pada diri dan lingkungannya, (c). dengan tidak menghalangi pemenuhan kebutuhan generasi masa depan, (d). menuju tingkat kehidupan yang lebih tinggi, (e) .dengan atau tanpa bantuan dari luar, (f). dalam batas hukum & HAM yang universal. (W.I.M. Poli, 2008)

4. Fakta:
a. Sosial – Politik → Kesenjangan jender: tingkat buta huruf perempuan 20%, sementara laki-laki hanya 9%; 71% dari kategori pekerja yang tidak dibayar adalah perempuan; hanya 7% dari pejabat dan manajer senior adalah perempuan; keterwakilan perempuan pada sektor politik masih rendah (10% dari anggota DPR), 87 % dari masyarakat miskin adalah masyarakat yang mempunyai kepala rumah tangga dengan pendidikan SD; 60% diantaranya hidup dari sektor pertanian; 75% hidup di pedesaan, 61% hidup di pulau Jawa; serta wilayah paling miskin tersebar di Kawasan Timur Indonesia. (Susenas, 1999;UNDP, 1999; World Bank, 2000).

b· HDI Indonesia selama tiga tahun terakhir masih menduduki peringkat yang belum memuaskan: peringkat 108 (2005), 110 (2006) dan 107 (2007).

c· Kondisi SDM Indonesia (Damanhuri, 2003):

1· Adanya kesenjangan antara jumlah kesempatan kerja dan angkatan kerja, dimana pada krisis ekonomi (1998) jumlah angkatan kerja nasional sekitar 92,73 juta orang, sedangkan jumlah kesempatan kerja yang ada hanya sekitar 87,67 juta orang dan terdapat sekitar 5,06 juta orang menjadi penganggur terbuka (open unemployment); serta rendahnya tingkat pendidikan angkatan kerja, dimana masih didominasi (63,2%) angkatan kerja berpendidikan dasar.

2· Hasil survei yang dibuat Times Higher Education Supplement (THES) dan QS, lembaga internasional yang membuat peringkat tingkat dunia dalam bidang pendidikan:

3· Tingkat dunia: Universitas Indonesia berada di peringkat ke-250, ITB peringkat ke-258, UGM peringkat ke-270 dan Universitas Diponegoro peringkat ke-495 dari 520 perguruan tinggi dari berbagai negara di dunia yang masuk dalam kriteria penilaian.

4· Tingkat Asia: Universitas Indonesia berada di peringkat 43 dan peringkat ke-6 di wilayah Asia Tenggara.

5· Laporan UNESCO Asia Pasifik: Indonesia hanya memiliki sekitar 10,3% dari APBN untuk anggaran pendidikan(2007), angka yang masih jauh dari ketentuan sebesar 20% dan masih termasuk rendah apabila dibandingkan dengan Singapura (27%), Malaysia (22%) dan Thailand (21%).

d. Laporan BPS 2006:
* Februari 2005:
ü Angkatan kerja sekitar 105,8 juta orang, naik 1,8 juta orang dari Agustus 2004 (104,0 juta orang) sementara tingkat pengangguran terbuka (TPT) mencapai 10,3%, lebih tinggi dari TPT pada Agustus 2004 (9,9%).

ü Jumlah penduduk yang tidak bekerja penuh (underemployment) pada sekitar 29,6 juta orang atau 31,2% dari seluruh penduduk yang bekerja, meningkat dibanding Agustus 2004 (29,8%).

* Februari 2006:
ü Jumlah angkatan kerja mencapai 106,3 juta orang, meningkat sebesar 500 ribu orang dari Februari 2005 sebesar 105,8 juta orang sementara jumlah penduduk yang bekerja sebesar 95,2 juta orang, bertambah 300 ribu orang dari Februari 2005. Angka pengangguran terbuka mencapai 10,4%, sedikit lebih tinggi dibandingkan keadaan pada Februari 2005 (10,3%), tetapi jauh lebih rendah dibandingkan keadaan pada Nopember 2005 (11,2%).

e. Peningkatan Akses Pendidikan bagi penduduk miskin: (a). BOS Rp. 12,6 triliun untuk 41, 9 juta siswa (2007 = Rp. 10,4 triliun untuk 35,2 juta siswa); (b). Beasiswa untuk siswa miskin Rp. 2,25 triliun untuk 1,8 juta siswa SD-SMP, 650 ribu siswa MI-MTs, 732 ribu siswa SMA, 210 ribu siswa MA, dan 210, 6 ribu mahasiswa PT-PT agama (Depkeu, 2008).

f. Laporan UNESCO/OECD, 2005:
"In 2003, the share of young people aged 25 to 34 years who had tertiary degree in Indonesia was 5%."

5. Metode
Menurut Damanhuri (2003), sebelum era reformasi, pendekatan fisik mendominasi pembangunan Indonesia yang sejalan dengan kuatnya orientasi pertumbuhan ekonomi. Dengan kata lain, telah terjadi misallocation of human resources dimana pasar tenaga kerja mengikuti aliran ekonomi konglomeratif (mulai dari sektor industri manufaktur sampai industri perbankan). Akibatnya, dunia pendidikan terjebak dalam kemelut ekonomi politik, dimana terjadi ketimpangan ekonomi yang diakselerasi struktur pasar yang masih terdistorsi. Hal ini terjadi karena terbatasnya visi SDM pad struktur pasar yag sudah ada dan belum mampu menciptakan pasar sendiri akibat kondisi makro ekonomi yang memang belum mendukung. Visi ini kurang kondusif bagi pengembangan SDM, sehingga pembangunan fisik sarana dan prasarana pendidikan tidak dibarengi dengan tolok ukur kualitas pendidikan.
Fokus pengembangan SDM harus memprioritaskan pada kompetensi dan keahlian yang dibutuhkan SDM Indonesia untuk terus produktif, memiliki daya saing secara global dan bersifat fleksibel terhadap perubahan yang cepat. Selain itu keterlibatan pihak swasta, organisasi sosial serta masyarakat itu sendiri perlu didukung oleh pemerintah dalam bentuk pemberian insentif (misalnya keringanan pajak bagi perusahaan yang memberikan beasiswa pendidikan) (Taufiza, 2004).
Selain itu, aspek sosial dan politik memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap mutu pendidikan, dimana aspek sosial inilah yang member kerangka budaya bagaimana dan darimana pendidikan tersebut bergerak dan berkembang, memindahkan budaya serta mengembangkannya (Dinar, 2005). Oleh karena itu esensi pendidikan yang mengakomodasi aspek sosial masyarakat harus: (a). mencerminkan karakter masyarakat yang nantinya akan melahirkan individu-individu yang berkarakter dan berintelektual tanpa meninggalkan nilai-nilai luhur masyarakat, (b). tidak bertentangan dengan nilai-nilai masyarakat sehingga mampu diterima dan dicerna dengan baik oleh masyarakat, (c). mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat baik secara wilayah, (kota-desa) dan status sosial (kaya-miskin). Selain aspek sosial, aspek politik (yang meliputi administrasi dan organisasi, undang-undang dan perundang-undangan yang menafsirkan susunan dan kedudukan organisasi pendidikan serta mengarahkan pergerakannya) juga berperan dalam membingkai ideologi dengan mana pendidikan bertitik tolak untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Political will pemerintah Indonesia mutlak diperlukan dalam upaya membangun pendidikan nasional, terutama dalam penyusunan kurikulum yang merupakan konsep dasar serta petunjuk pelaksanaan pendidikan.Kurikulum pendidikan dipengaruhi oleh beberapa faktor: (a). fisiologis negara, (b). sosiologis (keadaan masyarakat, ekonomi, adat istiadat dan kesehatan), (c). psikologis (minat terhadap kemampuan dan pengalaman penduduk), (d). organisatoris (kurikulum disajikan dalam bentuk tertentu baik dalam luas bahan, isi danurutan) (Dinar, 2005).
Seperti yang dikemukakan di atas bahwa masalah pengembangan SDM bukan hanya merupakan tanggung jawab pemerintah (pusat dan daerah) tetapi juga seharusnya melibatkan partisipasi aktif masyarakat (perusahaan swast, organisasi sosial dan masyarakat perorangan). Perusahaan-perusahaan swasta melalui program Corporate Social Responsibility telah menunjukkan keberhasilannya membantu pemerintah meningkatkan mutu pendidikan Indonesia. PT. Djarum, PT. Astra International, adalah contoh dari sekian banyak perusahaan yang turut andil dalam pengembangan SDM Indonesia. Organisasi sosial seperti Tanoto Foundation (bekerja sama dengan PT Djarum dan Program MM Universitas Indonesia) serta masyarakat perorangan seperti Ny. Elizabeth juga adalah bukti nyata dari program pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan dan memperluas akses pendidikan terutama bagi anak-anak yang kurang mampu (Metro TV, 2008).

6. Kesimpulan
Pengembangan SDM Indonesia – yang merupakan tanggung jawab pemerintah, swasta dan organisasi sosial serta masyarakat dapat dicapai melalui peningkatan kualitas hidup masyarakat di bidang ekonomi, pendidikan dan sosial politik dengan mengedepankan kemandirian lokal sehingga mampu bersaing dalam pasar tenaga kerja secara global.

1 comment:

Putriana Fandani said...

sangat membantu. makasih :)